Wed. Jan 20th, 2021

BLAM

KEREN

Gender dan Kesetaraan Gender

7 min read

Sumber gambar: aksigender.wordpress.com

5,475 total views, 6 views today

Oleh: Muh. Irfan Syuhudi (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

Imran tiba-tiba pulang ke rumahnya dengan raut wajah sedih. Tidak seperti biasanya ia begitu. Saat ibunya bertanya sembari membelai halus kepalanya, tangis yang sedari tadi ia tahan-tahan, langsung lepas membuncah.

Bocah yang baru duduk di bangku kelas dua sekolah dasar itu, menangis memeluk ibunya. Ia pun mengadu. Dengan suara terisak, ia menceritakan mengapa dirinya bersedih, hingga terpaksa mengeluarkan air mata.

Imran mengaku, semua teman laki-laki sepermainannya mengolok-olok dirinya. Ia dikatakan mirip perempuan, hanya karena baju kaos yang sementara dipakainya saat ini berwarna merah muda (pink). Bagi teman-teman Imran, merah muda adalah warna milik perempuan, bukan laki-laki.

Kepada teman-temannya, Irwan sudah bersikeras, bahwa bagian depan gambar bajunya terpampang gambar Kapten Amerika yang sedang beraksi.

Kapten Amerika adalah sosok laki-laki perkasa yang sangat disukai Imran. Ia salah satu tokoh jagoan Avengers ciptaan Marvel. Gambar inilah yang membuat Imran kepincut, dan akhirnya meminta ibunya membelikan baju tersebut.

Lalu, apakah ada yang keliru dengan warna baju yang dikenakan Imran? Apakah memang warna merah muda identik dengan perempuan? Kalau begitu, warna ternyata memiliki “jenis kelamin.” Begitu sekelumit pertanyaan yang terbersit di dalam benak bocah Imran.

Tanpa disadari, teman-teman sepermainan Imran tengah mengkonstruksikan warna-warna berdasarkan gender.

Gender

Gender berbeda dengan seks. Istilah jender berasal dari bahasa Inggris, gen, yang kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gender.

Dalam buku Mansur Fakih, “Analisa Gender & Transformasi Sosial (1999)”, ia memaknai seks sebagai jenis kelamin, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi biologisnya, yang melekat secara kodrati dan memiliki fungsi tersendiri. Seks sudah ada sejak manusia dilahirkan.

Sementara pengertian gender lain lagi. Gender, dalam tulisan Ann Oakly; “Sex, Gender, and Society (1972)”, adalah peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial dan kultural masyarakat. Gender dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Dengan demikian, sifat gender akan membentuk watak dan perilaku sesuai dengan yang terkonstruk oleh masyarakat, sehingga menimbulkan peran-peran berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal warna baju merah muda tadi, misalnya. Karena dibentuk dan dikonstruksi secara sosio-kultural oleh masyarakat sejak lama, warna merah muda pun seolah-olah telah menjadi milik perempuan.

Warna merah muda yang dikesankan lembut dan feminim, sehingga boleh jadi diasosiasikan seperti gestur perempuan. Makanya, laki-laki yang mengenakan baju atau pakaian warna merah muda, ia bakal dipandang “berbeda.”

Domestik dan Publik

Konstruksi sosial-kultural terhadap gender, ikut pula melahirkan dikotomi pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki; domestik dan publik.

Perempuan yang menikah diposisikan sebagai ibu rumah tangga, yang mengurusi persoalan domestik, seperti dapur, sumur, dan kasur. Sementara laki-laki, yang terkesan lebih kuat secara fisik, masuk ke ranah publik. Ia mengurusi persoalan di luar rumah seperti mencari nafkah.

Laki-laki juga diberi kebebasan beraktivitas di luar rumah, pulang ke rumah hingga larut malam, dan bebas nongkrong sesuka hati. Sedangkan perempuan, atas konstruksi gender tadi, ia dilarang keluyuran ke mana-mana dan lebih banyak “dikurung” di dalam rumah.

Dari pembagian domestik-publik inilah, kemudian memantik reaksi keras kalangan aktivis perempuan. Mereka menilai, pembagian kerja ini sungguh tidak adil, diskriminatif, dan streotipe terhadap perempuan.

Apalagi, pembagian kerja tersebut ikut juga diperkuat melalui ajaran teks-teks keagamaan dan negara. Namun, yang perlu digarisbawahi di sini, persoalan gender tidak akan menjadi masalah, sepanjang ia tidak melahirkan ketidakadilan gender.

Meski begitu, dalam banyak kasus, perempuan juga, dalam tataran tertentu, tidak mesti harus “memaksakan” diri membuktikan kepada laki-laki, bahwa mereka bisa bertindak setara dan bahkan “mengalahkan” laki-laki.

Seperti saya kutip di https://republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/islam-digest/10/06/11/119284-mengenang-kembali-kontroversi-imam-perempuan-1-, misalnya. Amina Wadud, profesor perempuan Muslim yang mengajar studi Islam di Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat,  menjadi imam Salat Jumat dan khatib pada 2005 dan 2008.

Pada 2010, Raheel Reza, penulis buku asal Kanada, juga diundang untuk mengimami Salat Jumat di Oxford, Inggris, atas undangan Dr Taj Hargey, tokoh pendukung Islam liberal yang mendukung diizinkannya perempuan menjadi imam.

Raheel Reza pada beberapa kesempatan juga selalu mengampanyekan perlunya perempuan menjadi imam salat sebagai wujud kesetaraan gender (dalam, https://www.republika.co.id/berita/119264/besok-perempuan-kanada-imami-shalat-jumat-di-inggris).

Perempuan yang menjadi imam Salat Jumat, tak pelak menjadi kontroversial dan perdebatan di kalangan ulama Muslim.

Dalam artikel ini, saya tidak membahas persoalan tersebut. Namun, banyak yang menyebut, apa yang dilakukan Amina Wadud dan Raheel Reza, adalah bentuk kesetaraan gender yang kebablasan.

Gerakan Feminisme

Yusuf Wibisono, dalam artikelnya, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam”, menulis, gerakan feminisme pada dasarnya bermula dan dipengaruhi oleh teori struktural fungsional dan teori sosial konflik.

Teori struktural fungsional meyakini dan mengakui pembagian peran untuk mewujudkan keharmonisan dan kestabilan masyarakat. Alhasil, teori ini kemudian dipandang sebagai teori yang melanggengkan kemapanan dan status quo.

Sebaliknya, teori sosial konflik justru melakukan kritikan pedas terhadap teori struktural fungsional. Teori sosial konflik memandang, tidak perlu pembagian peran dan pembatasan aktivitas dalam kehidupan sosial.

Setiap individu bebas melakukan eksperimen untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Diyakini pula, bahwa akan ada realitas konflik dalam kehidupan sosial, ketika sumber daya menjadi terbatas atau dibatasi.

Feminisme, seperti diutarakan Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, dalam bukunya, “Persoalan Pokok mengenai Feminisme dan Relevasinya (1998)”, adalah suatu kesadaran akan penindasan terhadap perempuan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja, serta tindakan sadar oleh laki-laki atau perempuan untuk mengubah keadaan tersebut.

Sebagai bentuk resistensi perempuan terhadap hegemoni laki-laki, maka mulai bermunculan gerakan-gerakan gender, feminisme yang merupakan bagian emansipasi, demokrasi, dan humanisasi kebudayaan atau peradaban, yang bertujuan menggugat dan membongkar struktur budaya ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan.

Tuntutan tersebut kian menguat, terutama sejak munculnya gerakan feminisme di negara Barat awal abad 19, yang dikenal dengan gerakan memajukan perempuan, baik mengenai kondisi kehidupannya maupun status dan peranannya (Yusuf Wibisono).

Feminisme Liberal

Feminisme liberal berkembang di Barat pada abad 18, ketika berkembang masa pencerahan. Pandangan ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berpendapat, bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak mendapatkan kebahagiaan tanpa memandang jenis kelamin.

Ratna Megawangi, dalam bukunya, “Membiarkan Berbeda (1999)”, menyatakan, pada perkembangan sejarahnya di Barat, pemenuhan hak asasi manusia hanya diberlakukan buat laki-laki, karena perempuan dipandang lemah dan lebih rendah dibanding laki-laki. Di Amerika, perempuan baru mempunyai hak mengikuti pemilihan umum pada 1920

Feminisme liberal menitikberatkan pada pemberian kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, aktivis ini menyalahkan perempuan yang sudah diberi kesempatan dan hak sama, tetapi tetap kalah bersaing dengan laki-laki.

Feminisme liberal juga menggugat tentang institusi keluarga yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang hanya mengurusi persoalan domestik.

Bagi feminisme liberal, seperti ditulis Arief Budiman, “Pembagian Kerja secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Perempuan di dalam Masyarakat (1981)”, cara mereka untuk mencapai tujuan ada dua, yaitu melakukan pendekatan psikis kepada individu, serta menuntut perubahan undang-undang yang tidak menguntungkan perempuan.

Tujuannya, untuk menyadarkan laki-laki dan perempuan agar hidup bersama atas dasar kesetaraan.

Feminisme Sosialis

Pandangan ini bertolak dari pengembangan teori konflik Karl Marx dan Engels, saat keduanya merumuskan ideologi perjuangan kelas, dengan melihat bahwa realitas sosial kerap diwarnai konflik.

Pandangan ini menggabungkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender, masyarakat patriarki, dan analisis kelas.

Feminisme sosialis hendak menyadarkan perempuan pada tingkat individu dan perubahan mendasar di tingkat struktur masyarakat.

Institusi perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai “kelas dua” dianggap sebagai bagian struktur masyarakat yang menindas perempuan.

Tak heran, gerakan ini berkonsentrasi terhadap penyadaran perempuan tentang ketertindasan mereka, dan mengampanyekan wacana tentang dominasi.

Dengan mempertinggikan tingkat konflik, mereka meyakini mempercepat proses runtuhnya sistem patriarki.

Feminisme Radikalis

Gerakan ini berusaha menanamkan kebencian terhadap laki-laki, yang mereka anggap selalu menancapkan dominasi ideologi patriarkinya kepada perempuan secara biologis maupun politis.

Mereka juga memandang, penyebab dasar diskriminasi perempuan disebabkan oleh faktor bilogis (seks), terutama tindakan kekerasan seksual dan pornografi.

Gerakan ini memperjuangkan agar perempuan tidak mengikuti kemauan laki-laki, yang meminta mereka harus memiliki anak, menyusui, dan memelihara anak. Gerakan ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada 1960-1970.

Bugis Makassar

Sementara itu, pada kehidupan rumah tangga orang Bugis-Makassar, sebagian besar laki-laki tidak terpaku lagi dengan konstruksi dikotomi domestik dan publik. Yang ada, laki-laki malah ikut membantu tugas-tugas istri di dalam rumah tangga.

Jadi, tak usah heran menemukan laki-laki (suami) mengambil peran yang biasa dilakukan istri di rumah, seperti mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu, bikinkan anak susu, dan mengganti popok.

Namun, ada juga laki-laki yang ogah melakoni pekerjaan tersebut. Alasannya beragam. Ada yang bilang agama melarang, malu, dan khawatir wibawanya bakal runtuh di mata teman-temannya.

Meski begitu, ada juga yang berpikiran, laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah tangga (mencuci, dan sebagainya), ia dikategorikan suami di bawah “kekuasaan” istri, atau istilah trendnya, “suami-suami takut istri.”

Beberapa laki-laki berstatus suami yang saya ajak bincang-bincang lepas di Makassar, menyatakan, mereka melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga semata-mata untuk meringankan tugas sang istri.

Dibanding laki-laki, mereka menilai pekerjaan istri terlihat lebih berat. Istri tidak akan tidur nyenyak sebelum menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah. Biasanya, begitu tugasnya selesai, suami dan anak-anak sudah terlelap tidur di pembaringan.

Keesokan hari, istri cenderung bangun duluan dibanding orang-orang di rumah. Ia dengan gesit menyiapkan sarapan, menyeterika baju suami dan seragam sekolah anak, dan keperluan lainnya.

Tentunya, pekerjaan istri akan lebih “menumpuk”, apabila ia juga turut mencari nafkah, karena ia menjalankan peran ganda (domestik dan publik).

“Di Masa sekarang, sudah tak layak lagi penggunaan istilah domestik dan publik di dalam kehidupan rumah tungga. Suami dan istri mesti kerja sama. Kalau istri sakit gara-gara kelelahan bekerja, kita juga yang repot. Makanya, kita juga harus ikut bantu-bantu mengerjakan tugas-tugas di rumah. Ini juga dinamakan kesetaraan gender,” katanya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©BLAMakassar2019 | Newsphere by AF themes.