Wed. Jan 20th, 2021

BLAM

KEREN

Populisme: Hantu yang Mengancam Demokrasi

6 min read

Sumber gambar: rebanas.com

7,349 total views, 6 views today

Oleh: Sabara Nuruddin (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

Hantu Populisme

Ghita Lonescu dan Ernest Gelnner, dalam pengantar bukunya, “Populism its Meaning National Characteristics (1969)”, menyebut, “sesosok hantu sedang mengancam dunia, populisme namanya.”

Keduanya menyoroti fenomena gelombang populisme di dunia komunis. Populisme dari ideologi komunis mengincar negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II, serta mengancam eksistensi masyarakat liberal, yang saat itu sedang berkembang.

Memasuki abad XXI, populisme dalam bentuknya yang lain kembali bangkit di berbagai belahan dunia, justru  ketika komunis sebagai ideologi sudah nyaris bubar dan tak lagi populis.

Cas Mudde dan Cristobel Revira Kaltwasser, dalam buku “Populism: A Very Short Introduction  (2017)”, menyebut populisme sebagai political buzzword di abad XXI. Populisme telah menjadi kata kunci dalam percakapan dan pengamalan, sekaligus menjadi ancaman politik global.

Populisme merebak di Amerika dan Eropa melalui politisi sayap kanan ultra-nasionalis yang membangkitkan kembali sentimen rasialis.

Populisme semacam ini merebak mulai dari Yunani, Perancis, bahkan hingga negara-negara Amerika Latin, yang dahulu merupakan tempat rezim sosialis menjamur.

Puncak kemenangan politisi populis sayap kanan ultra-nasionalis, adalah ketika kemenangan Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 mengalahkan Hillary Clinton.

Sejumlah kalangan bahkan berpandangan, sebutan populis dipandang masih terlalu sopan untuk seorang Trump. Karena dia lebih tepat disebut sebagai seorang fasis.

Populisme dan fasisme dapat dilihat pada tulisan saya sebelumnya, bahwa populisme telah berjasa mengantarkan beberapa pemimpin fasis dunia seperti Adolf Hitler dan Benito Mussolini (baca, https://blamakassar.kemenag.go.id/berita/populisme-politik-identitas-dan-ancaman-disintegrasi, dan https://blamakassar.co.id/2021/01/07/populisme-politik-identitas-dan-ancaman-disintegrasi/).

Sementara di dunia Islam, Vedi R. Hadiz, yang meneliti populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah (Mesir dan Turki), melihat sebuah trend politik global dari populisme yang  kini menjadi tantangan di sejumlah negara dengan penduduk mayoritas  Muslim.

Gelombang populisme lebih banyak menuai respons berupa kecaman dari berbagai kalangan yang menyatakan, populisme memancing resonansi kegaduhan dalam keharmonisan masyarakat yang demokratis.

Stabilitas masyarakat demokrasi terganggu oleh karakter populisme yang menyuarakan xenophobia, intoleransi, monokultur, serta membangun pembedaan diskriminatif di antara mereka sebagai authentic dan non authentic people.

Post-Truth

Populisme semakin menemukan momentumnya di era digital, yang memungkinkan produksi informasi secara massif dan luas untuk memengaruhi publik.

Propaganda diskursus melalui media digital dalam banyak kasus terbukti ampuh menggiring opini publik pada satu isu dan pada satu musuh bersama.

Era digital dibayang-bayangi oleh fenomena sosial yang disebut Post-Truth, yaitu relativisasi kebenaran atas objektivitas data. Dramatisasi pesan jauh lebih penting ketimbang validitas pesan itu sendiri.

Narasi yang diampaikan dengan gaya komunikasi yang dramatis akan mengalahkan keakuratan data atas kebenaran fakta.

Fenomena Post-Truth memainkan dramatisasi fakta atas suatu peristiwa, yang kebenarannya dimanipulasi sesuai keinginan dan kepentingan pengirim berita. Kecanggihan teknologi informasi digital semakin memfasilitasi proses kerja dratamisasi tersebut.

Pada titik ini, Post-Truth semakin membuka jalan bagi gelombang populisme untuk mendominasi politik dalam bentuk supremasi ideologi tertentu. Narasi politik yang demagog semakin mendevaluasi kebenaran serta menegasi pluralitas fakta sosial.

Salah satu ciri yang menonjol dari populisme, adalah perlawanan terhadap elite politik dan pluralitas sosio-kultur.

Sebagai sebuah gerakan, populisme dilambungkan dengan keyakinan, bahwa kekuatan rakyat sebagai kerumunan yang turun ke jalan, lebih baik daripada elite pemerintah dan elite politik yang dipandang telah mengkhianati rakyat.

Persoalannya, bukan sekadar apakah benar elite pemerintah benar-benar mengkhianati rakyat atau tidak. Namun, yang lebih penting, adalah penggiringan opini rakyat tentang hal tersebut.

Demi memuluskan agenda penggiringan opini tersebut, diproduksilah narasi-narasi retoris yang mengesankan, bahwa seolah-olah keadaan amat sangat genting akibat ulah elite pemerintah.

Sebagai gerakan politik, populisme menggunakan modus politik dengan penyebaran hoaks, politik identitas, dan kampanye hitam.

Kegentingan tersebut, menurut mereka, hanya bisa diatasi melalui gerakan rakyat dengan mengusung isu dan identitas bersama, dengan menjadikan elite pemerintah serta kelompok identitas tertentu sebagai musuh bersama.

Di sinilah, populisme kemudian berusaha dengan maksimal memainkan mekanisme kerja Post-Truth. Sehingga rakyat yang “autentik” tersebut benar-benar yakin dan mendukung narasi yang dibangun.

Populisme vs Demokrasi

Populisme adalah preseden yang sangat buruk bagi demokrasi. Jan-Warner Muller, dalam buku, “What is Populism (2016)”, menyatakan, populisme sebagai penyakit serta ancaman bagi keberlangsungan demokrasi.

Hal ini karena klaim sepihak dari populisme tentang “authentic people”, sehingga lawan poitik lainnya dari golongan maupun ideologi manapun dicitrakan sebagai bukan bagian yang sah dari rakyat.

Banyak pakar termasuk Muller yang menengarai, bahwa populisme merupakan “residu” dari demokrasi liberal. Bahkan, Muller memberikan catatan, populisme sebagai bentuk kegagalan demokrasi liberal dalam mengakomodir keterwakilan semua kalangan.

Populisme dipandang sebagai kritik atas sistem demokrasi representatif yang gagal menghadirkan keadilan sosial, dan kegagalan para elite politik sebagai penyambung lidah rakyat. Sehingga, populisme selalu ditandai dengan sikap anti elite dan anti kemapanan, yang anehnya, kemudian melahirkan sikap anti pluralitas.

Populisme mengeritik yang disebutnya sebagai otoritarianisme elite yang tidak pro rakyat, meski pada saat yang sama, secara vulgar menampilkan kecenderungan yang nyata pada model-model otoritarianisme yang fasistik.

Namun, benarkah demikian? Demokrasi seperti apapun liberalnya pasti memutlakkan egalitarianisme sebagai prinsip nilai. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip nilai populisme yang bercorak otoritarianisme dan nativisme, serta mengusung klaim politik identitas.

Sindhunata dalam sebuah tulisannya di Majalah Basis (2018) dengan tegas menyebutkan, populisme berlawanan dengan nilai demokrasi. Sindhu mencontohkan Donald Trump sebagai prototipe wajah populisme yang mendestruksi tatanan dan nilai-nilai dari demokrasi.

Sebagian kalangan berpendapat, populisme sebenarnya sah-sah saja dalam demokrasi, karena hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.

Namun, pendekatan ini jelas-jelas memantik konsekuensi negatif bagi demokrasi dan masyarakat. Populisme akan membuat masyarakat terpolarisasi secara kaku, yang akhirnya sangat rentan memicu disintegrasi.

Nadia Urbinati (2019) menyebut, populisme merupakan penghancuran prinsip-prinsip demokrasi. Namun, yang ambigu ketika populisme justru memainkan jargon-jargon demokrasi dan berteriak atas nama demokrasi.

Rakyat sebagai subjek dalam demokrasi “dibajak”, setelah terlebih dahulu membuat kategorisasi tentang siapa yang ”abash” disebut sebagai rakyat (authentic people), dan memperlawankannya dengan yang mereka sebut sebagai elite dan “rakyat yang tak autentik.”

Populisme menunggangi demokrasi demi semata-mata meraih kemenangan politik-elektoral. Karena populisme berusaha mengaktifkan sentimen emosional rakyat untuk kemudian dimobilisasi dan dikonversi menjadi suara dalam politik elektoral.

Populisme menjadi “jalan pintas” yang dimanfaatkan oleh sebagian elite untuk meraih kekuasaan, untuk kemudian mendominasi demokrasi dengan semangat dan nilai primordialisme yang antagonistik dan reduksionis.

Jika kelompok populis tersebut kalah dalam pemilihan, biasanya mereka mempertanyakan legitimasi dan menggiring opini publik, bahwa hasil pemilihan sebagai hasil manipulasi dan kecurangan.

Hal Ini berarti, pemilihan tidak dipandang oleh mereka sebagai mekanisme untuk menawarkan pilihan berbeda bagi pemilih, atau untuk menentukan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat selaku pemilih. Pemilihan hanyalah sarana bagi kelompok populis untuk membuktikan, bahwa hanya mereka saja yang benar dan absah mewakili rakyat.

Ancaman populisme bagi iklim demokrasi yang sehat, adalah kecenderungan kaum populis yang memanfaatkan dan mendramatisasi situasi demi kepentingan politik electoral. Propaganda dan kharisma personal demi menarik simpati konstituen ketimbang tampil  sebagai edukator politik yang mencerdaskan rakyat.

Populisme memang mungkin tumbuh dalam saluran politik demokrasi, atau setidaknya, memanfaatkan saluran demokrasi sebagai sarana untuk meraih kekuasaan demi mencengkeram hegemonidan dominasinya.

Donald Trump menjadi contoh nyata tentang populisme abad XXI. Trump menggunakan retorika propagandis “Pan Amerikanisme” yang sangat sempit dalam berbagai komunikasi dan kebijakan politiknya dengan mengeksklusi kelompok migran dan Muslim. Populisme dalam konteks Trump ini bersanding dengan semangat sayap kanan ultra-nasionalis.

Selain sebuah konsep yang dapat diisi oleh berbagai gagasan dan muatan mengenai common identity, common enemy, dan common issue, populisme juga dapat bersanding dengan konservatisme agama sebagai framenya.

Populisme, baik frame ultra-nasionalis maupun konservatisme agama, sebagai bentuk populisme sayap kanan maupun bentuk populisme sayap kiri, yang memainkan frame sosialisme. Semuanya adalah ancaman yang menghantui keberlangsungan dinamika demokrasi yang sehat.

Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, populisme pernah hadir dalam frame sayap kiri oleh kelompok komunis di masa Orde Lama.

Juga, pernah tampil dengan frame nasionalis-Pancasilais, sebagaimana ditunjukkan rezim Orde Baru. Populisme  juga tampil dengan frame agama (Islam) seperti yang banyak disusung kelompok politik revivalis Muslim.

Kesemuanya itu telah menjadi “bengkalai” dan beban sejarah yang dampaknya masih sangat terasa hingga hari ini. Integrasi bangsa Indonesia yang bhineka senantiasa menjadi pertaruhannya.

Oleh karena itu, atas nama integrasi bangsa, populisme dalam bentuk dan gagasan apapun, harus dilawan. Tentunya, melawan populisme bukan berarti dengan secara radikal dan mematikan kebebasan berpendapat, beraspirasi, dan berekspresi. Karena, jika hal itu terjadi, berarti sama saja kembali membuka jalan bagi populisme untuk kembali bergeliat.

Pernyataan Lonescu dan Gelnner di akhir dekade 1960-an tentang populisme sebagai “hantu yang mengancam dunia” masih aktual sebagai warning.Terlebih, di abad XXI ketika kemajuan digital telah mengantarkan masyarakat dunia pada satu babakan zaman, yang disebut Post-Truth era.

Lantas, apa yang harus dilakukan agar gelombang populisme tidak lagi menghantui demokrasi kita?

Penguatan ideologi kebangsaan (Pancasila), kebijakan pemerintah yang benar-benar pro rakyat dalam bentuk penegakan supremasi hukum, keadilan sosial, pemajuan budaya, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Hal yang tak kalah penting juga, adalah pendidikan politik berkualitas tinggi yang meningkatkan kesadaran kritis masyarakat sebagai pemilih.

Selain itu, karena agama dalam konteks Indonesia merupakan elemen primordial yang sangat rentan dirasuki gelombang populisme, maka penguatan keagamaan bermuatan wawasan kebangsaan juga menjadi agenda penting dan mendesak. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©BLAMakassar2019 | Newsphere by AF themes.