Wed. Jan 20th, 2021

BLAM

KEREN

Toleransi, Kebermanfaatan, dan Kesepakatan

5 min read

Sumber gambar: tandaseru.id

253 total views, 4 views today

Oleh: Saprillah (Kepala Balai Litbang Agama Makassar)

Toleransi, bagi saya, adalah cara paling sederhana yang bisa digunakan sebagai desain sosial di tengah keragaman identitas primordial atau identitas berbasis ideologis (konstruktif).

Toleransi harus menjadi kesadaran kolektif. Toleransi muncul dari “kesadaran akan ketidak-samaan” dan “kesadaran akan potensi kekacauan akibat dari ketidaksamaan” itu.

Dalam pandangan yang lebih skeptik, toleransi adalah intoleransi yang moderat. Oleh karena itu, kesadaran kolektif tentang toleransi harus menjadi kampanye nasional, sepanjang waktu. Entah dengan istilah yang sama atau berbeda.

Semua Mengaku Toleran

Menariknya, tidak ada satu pun kelompok agama, atau kelompok dalam agama di Indonesia, yang menyatakan diri tidak toleran. Semua mengaku toleran.

Kalau Anda menonton video ceramah atau pendakwah dari kalangan salafi, Anda akan menemukan postulat yang sama seperti ini; “Kita toleran untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi tidak pada akidah.

Hal serupa juga akan Anda jumpai dari pendakwah kalangan moderat, seperti NU dan Muhammadiyah. Kira-kira jargonnya seperti ini; Sepanjang tidak merusak dan mengganggu akidah Anda, maka hal itu dibolehkan.

Lalu, apa yang membedakan? Mengapa ada kelompok yang diklaim intoleran, dan ada pula kelompok yang dianggap moderat?

Saya ingin menjawabnya dengan pendekatan teori kuasa. Produksi wacana toleransi dari dua kelompok ini berbeda pada pendekatannya, meski sama-sama memberi garis batas pada teologi.

Kelompok yang selama ini disebut fundamentalisme mengimajinasikan desain sosial dalam konteks dominasi dan subordinasi. Mereka membolehkan kelompok minoritas hidup dalam “cara pandang yang diinginkan”. Kelompok minoritas tidak setara dalam pikiran dan tindakan sosial. Kelompok kecil ini “harus” ikut dalam logika kuasa sosial mereka.

Untuk kepentingan itu, penggunaan regulasi dan instrumen demokrasi seperti unjuk rasa, serta tindakan extra judicial seperti penyegelan, sweeping, penyerangan, dan intimidasi dilakukan.

Kelompok berhaluan intoleran ini selalu menganggap, bahwa kelompok minoritas ini sebagai ancaman eksistensial.

Jadi, ketika kelompok berhaluan idelogi mayoritarinisme seperti ini, maka jargon toleransi adalah bersifat politis-dominatif. Kelompok boleh hidup asalkan sesuai dengan yang mereka inginkan.

Sedangkan kelompok yang disebut moderat mengembangkan pendekatan berbeda. Kelompok ini menyadari, bahwa kelompok minoritas memiliki hak hidup yang sama dengan kelompok lain di negeri ini. Setara dan punya hak yang sama.

Ketegangan-ketegangan yang terjadi lebih dipicu oleh situasi yang bersifat politis dan sementara. Toleransi adalah cara yang tepat untuk hidup bersama. Perbedaan-perbedaan cara pandang dilokalisir untuk menemukan kesepakatan hidup bersama sebagai satu bangsa.

Egalitarianisme menjadi pendekatan awal dari kelompok moderat ini. Meskipun pada perkembangannya, sebagian dari kelompok moderat ini menampilkan wajah intoleran (seperti penolakan rumah ibadat), yang oleh Burhanudin Muhtadi, disebut pluralisme palsu, tetapi epistemologinya tidak berubah. Kelompok ini mudah dikembalikan kesadarannya.

Apalagi, hasil riset Balai Litbang Agama Makassar (BLAM) pada 2019 menunjukkan, praktik hidup bersama sebagai warga sipil dan pengaturan kewajiban bersama, adalah praktik kultural yang melekat dalam masyarakat Indonesia sejak lama.

Tidak mengherankan apabila pada 1970-1980-an, ada banyak gereja yang berdiri berdampingan dengan masjid tanpa penolakan apa-apa. Atau, kalaupun ada penolakan, dengan cepat diselesaikan.

Lalu, apa batasan toleransi? Bagi saya, tidak ada batasan yang baku terhadap konsep toleransi. Toleransi adalah bersifat prosesual. Batasannya pun mengikuti proses itu. Seseorang bisa toleran dan intoleran sekaligus, karena proses dan situasi yang melatarbelakanginya.

Lalu, bagaimana dengan batasan akidah? Pertanyaannya adalah batasan akidah itu apa? Seorang Islam enggan mengucapkan selamat Natal, karena dianggap sebagai pembenaran terhadap ketuhanan Yesus. Ini bisa menjadi ranah akidah, bisa juga tidak.

Yang jelas pandangan adalah konstruksi atas pandangan teologis kelompok lain. Oleh karena itu, sebagian ulama Indonesia dan Mesir tidak memasukkannya dalam percakapan akidah. Mengucapkan selamat Natal bukan kredo teologis, melainkan kredo sosial.

Sementara ulama Saudi dan kelompok berhaluan salafi menyatakan, itu bagian dari percakapan teologis. Pengucapan selamat Natal adalah kredo teologis. Mengucapkannya berarti membenarkan konstruksi teologis Kristen, yang telah difalsifikasi oleh Al-Qur’an.

Perdebatan dan perbedaan pandangan dua kubu ini membuktikan, bahwa yang diklaim sebagai batasan akidah, ternyata multi-tafsir.

Bagi saya, akidah tidak memiliki batasan material, tetapi tidak berarti tanpa batasan. Akidah adalah fondasi identitas, fondasi hubungan kepada Tuhan, sekaligus menjadi fondasi hubungan ke Tuhan.

Ucapan selamat Natal, bagi saya, adalah ucapan imanen, bukan persaksian di depan sakramen. Ucapan yang saya ucapkan kepada sesama manusia, sebagai bentuk keintiman dan penghargaan kemanusiaan. Ucapan yang bisa saya ucapkan, bisa juga tidak.

Ucapan yang kalau saya ucapkan tidak akan meninggikan agama lain di atas agama saya. Juga, kalau tidak saya ucapkan, tidak akan merendahkan pandangan saya kepada sesama manusia yang tidak seiman.

Ucapan ini, sepanjang sejarah hidup saya, tidak mengurangi akidah saya. Tuhan yang saya pahami seperti Tuhan dalam pandangan Barkh. Seorang sufi lucu yang hidup di zaman Nabi Musa.

Sufi yang doanya out of box dan membuat Nabi Musa marah. Tetapi, Tuhan menyayanginya dan mendengarkan doanya yang aneh itu. Kalau ingin tahu kisah tentang Barkh ini, cari saja video ceramah Gus Baha.

Batasan Toleransi

Batasan toleransi adalah kemanfaatannya. Toleransi pada prinsipnya, adalah jembatan yang menghubungkan dua identitas berbeda. Tidak untuk saling melebur, tetapi untuk saling mengenali dan saling menghargai satu sama lain.

Toleransi yang tidak bermanfaat dan hanya menyakiti kelompok lain, jangan dilanjutkan. Toleransi yang dibuat untuk kepentingan politis dan provokasi, tidak bermanfaat. Tinggalkan!

Memang, ada toleransi untuk provokasi? Ya, ada. Seorang muslim yang tidak memiliki karib berbeda agama di laman Facebook-nya, lalu ujug-ujug mengucapkan selamat Natal, adalah contohnya. Kepada siapa dia mengucapkan selamat Natal itu? Mengapa tidak lewat japri (jalur pribadi) saja? Toh, ucapan ini konteksnya relasi personal.

Batasan lainnya, adalah kesepakatan. Toleransi adalah proses sosial yang dipenuhi konsensus sosial. Kesepakatan adalah tali pengikat, yang membatasi setiap aktor sosial untuk bertindak.

Dalam konteks bernegara, kesepakatan kita adalah menggunakan Pancasila sebagai basis kehidupan. Pancasila adalah batas toleransi kita. Kelompok yang tidak bersetuju dengan Pancasila, negara memiliki mandat untuk membubarkannya.

Agar tafsir terhadap pancasila ini tidak monolitik, dibuatlah seperangkat regulasi yang mengatur dan mengikat hubungan antarelemen sosial dan individu dalam konteks keindonesiaan.

Satu kesepakatan baik dalam bentuk regulasi ataupun konsensus sosial, adalah pengikat yang harus dihargai. Oleh karena itu, regulasi yang dibuat harus mempertimbangkan semua kepentingan.

PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pembangunan rumah ibadat, adalah regulasi yang cukup monumental. Regulasi ini memang tidak sempurna dan tidak bisa diterapkan secara sempurna di semua tempat.

Namun, regulasi ini menjadi acuan formal ketika konsensus kultural tentang pembangunan rumah ibadat tidak tercapai.  Regulasi ini, tentu saja, ada kelemahan. Tetapi, sepanjang dia masih aturan, itulah yang menjadi batasan toleransi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©BLAMakassar2019 | Newsphere by AF themes.