Wed. Jan 20th, 2021

BLAM

KEREN

Populisme: Politik Identitas dan Ancaman Disintegrasi

6 min read

Sumber gambar: qureta.com

2,206 total views, 2 views today

Oleh: Sabara Nuruddin (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

Populisme

Populisme menjadi isu hangat untuk diperbincangkan. Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2016, seolah menjadi pertanda meningkatnya gerakan populisme di negara Barat, yang berpijak pada kebencian terhadap kaum imigran dan komunitas Islam.

Di Indonesia, populisme ditandai dengan adanya gerakan Aksi Bela Islam yang menuntut pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, atas tuduhan penistaan agama. Populisme Islam tersebut terus mennggelinding hingga puncaknya pada pemilu legislatif dan presiden 2019.

Populisme merupakan wacana politik dalam gerakan sosial yang bertumpu pada konsep “rakyat”, namun menempatkan kelompok penguasa sebagai lawan.

Populisme mengembangkan wacana untuk menghilangkan pengaruh ekstern, sehingga menimbulkan sentimen “kelompok asli vs kelompok luar”, misalnya, kelompok etnis maupun agama.

Beberapa studi dan penelitian tentang populisme menyebutkan, populisme berkaitan dengan fenomena politik yang menggunakan identitas tertentu sebagai pembentuk identitas politik bersama.

Populisme hadir sebagai sebuah konsep yang dapat diisi oleh berbagai gagasan dan muatan mengenai common enemy dan common issue. Populisme sering didefinisikan sebagai gerakan politik, yang memperlawankan rakyat dengan elit yang berkuasa.

Cas Mudde, dalam buku yang diterbitkan Cambridge University berjudul, “Populist Radical Right Parties in Europe”, menyebut, populisme memiliki ciri; antikemapanan, otoritarianisme, dan nativisme.

Antikemapanan menggambarkan sinisme mendalam serta kebencian kepada pemerintahan yang berkuasa.

Otoritarianisme dipahami sebagai dukungan untuk memunculkan kekuatan personal yang kharismatik dan diklaim mencerminkan kehendak rakyat.

Sedangkan nativisme, adalah penyeragaman identitas di mana negara harus mengskklusi orang-orang dari identitas lain.Itu sebabnya populisme cenderung pada monokulturalisme dan menolak multikulturalisme.

Populisme cenderung menampilkan narasi dan ekspresi yang berpihak kepada rakyat dengan menyerang kemapanan yang diidentikkan dengan penguasa.

Kemapanan adalah status quo dari rezim yang dicitrakan secara sinis sebagai rezim despotik, diskriminatif, korup, otoriter, dan menindas.

Populisme mendapatkan banyak simpati, karena narasi-narasi banal dan sinis menyerang pemerintah sebagai perlambang kemapanan.

Retorika-retorika propagandis mengenai bahaya dan ancaman arah perubahan sosial yang anomali akibat kebijakan dan ulah penguasa, terus-menerus diulang untuk membangkitkan emosi massa kepada pemerintah yang sedang berkuasa.

Dalam sebuah tulisannya “the Populist Zeitgeist, Cas Mudde (2004), mendefinisikan populisme sebagai “ideologi yang berpandangan bahwa masyarakat terbagi secara absolut dalam dua kutub kelompok homogen dan antagonis, “rakyat yang murni” melawan “elit yang korup”, dan berpendapat bahwa seharusnya politik adalah ungkapan volonte generale (kehendak umum) rakyat”.

Para pemimpin populis mengaku dan mewakili serta bertindak atas nama rakyat. Namun, sesungguhnya rakyat yang dimaksud adalah rakyat yang diklaim sebagai ‘rakyat yang benar-benar murni’ berdasarkan kriteria-kriteria dan batasan-batasan yang telah mereka tetapkan.

Politik Identitas

Populisme, adalah gerakan yang mengangkat isu monokultur dan menegasi multikultur, karena menganggapnya sebagai ancaman bagi identitas monokultur yang dibangun. Misalnya, isu penduduk asli dan pendatang, pribumi dan nonpribumi, Muslim dan non Muslim.

Populisme merupakan penanda kebangkitan politik identitas dan menjadi penanda telah terjadi patahan sosial antara kelompok masyarakat yang beridentitas tertentu dengan kelompok masyarakat lain, yang menyandang identitas yang dicitrakan berkebalikan dengan identitas populis.

Populisme bisa lahir dari latar apa saja; agama, etnik, ras, dan lainnya, baik dalam kutub ultra kiri maupun ultra kanan. Namun, gerakan populisme dicirikan sebagai gerakan yang “merangkai yang satu dan memusuhi yang lain”.

Konsep rakyat yang homogen dalam gerakan populisme, yang berusaha memobilisasi massa dengan satu pengikat identitas tertentu, selalu berhubungan dengan upaya peminggiran terhadap pihak lain.

Misalnya, populisme yang sekarang marak di Eropa dengan berkembangnya politik populis anti imigran dan anti Islam, sebagai isu yang dibangun dengan merangkai semangat identitas ultranasionalisme beberapa negara di Eropa.

Kasus populisme yang paling jelas di abad ini adalah adalah Donald Trump di Amerika Serikat. Sedangkan di Eropa, populisme tampak pada kelompok nasionalis sayap kanan juga semakin memeroleh dukungan publik.

Sebagian besar dari para populis ini berkampanye menentang imigran, Islam, dan kelompok elite yang diduga korup dan merosot (sering dilambangkan oleh para birokrat Uni Eropa di Brusel) untuk mengubah lanskap politik secara fundamental.

Sebaliknya, di Indonesia dan Timur-Tengah, Islam menjadi identitas populis yang selalu berusaha digunakan sebagai alat propaganda politik. Menyatukan beragam elemen masyarakat dalam satu kekuatan politik, serta mencitrakan elite penguasa sebagai rezim yang antek asing dan anti Islam.

Secara umum, populisme berkenaan dengan polarisasi, dramatisasi, serta moralisasi politik. Populisme selalu merupakan sub-tipe dari politik identitas. Pada sisi lain, populisme dapat dikatakan sebagai satu bagian mekanisme kerja politik identitas.

Sebagai sub-tipe, politik identitas dapat diisi oleh sentimen primordial apa saja, baik suku, etnik, maupun agama.

Jika populisme menggunakan sentimen agama, maka agama telah terdistorsi menjadi politisasi agama. Sebagaimana kata WS. Rendra dalam puisinya,”Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi”.

Sebagai “ideologi yang tipis”, populisme mengambil jalan pragmatis dengan bergabung pada fragmen gagasan tambahan dari tradisi-tradisi seperti liberalisme, konservatisme, dan sosialisme.

Afiliasi pragmatis tersebut dengan tujuan membangun atau membangun kembali masyarakat homogen yang eksklusif berdasarkan identitas primordial tertentu.

Karakter nativisme dari menunjukkan corak populisme yang eksklusif terhadap pengaruh dan unsur budaya dari identitas yang berbeda, bahkan cenderung mengeksklusi dengan menganggap kelompok identitas tersebut sebagai ancaman.

Seperti populisme ultranasionalis Eropa yang menganggap kelompok migran dan Islam sebagai ancaman, atau politik primordial yang menyebut kelompok pendatang dan non pribumi sebagai ancaman.

Fasisme

Di antara ciri populisme yang disebutkan oleh Cas Mudde adalah otoritarianisme. Disebut demikian, karena populisme pada dasarnya merupakan perpanjangan kepemimpinan personalis oleh politisi kharismatik.

Kepemimpian personal yang mengandalkan retorika propagandis dan kharisma personal menjadi kekuatan dalam memengaruhi, memobilisasi, dan menyatukan massa pada satu simpul identitas, isu, dan musuh bersama.

Kepemimpinan personal yang sentralis dengan mendramatisasi isu-isu primordial yang eksklusif dan dikemas dengan bahasa-bahasa politik yang penuh kebencian, sinis,dan demagig. Membuat populisme sangat rentan menjadi rezim demagog, bahkan fasisme jika nantinya berhasil mengambil alih kekuasaan

Sejarah mencatat, populisme telah banyak melahirkan pemimpin demagog, bahkan fasis. Gerakan populisme cukup berjasa mengantarkan sosok pemimpin fasis seperti Adolf Hitler atau Benito Mussolini.

Adolf Hitler mengambil-alih kekuasaan di Jerman pada 1932 melalui retorika ubber aliesnya, yang mengusung pan-Jermanisme, dan antisemitisme, dengan mengambing-hitamkan Yahudi, yang disebutnya sebagai tikus di lumbung Jerman.

Sepuluh tahun sebelumnya, pemimpin yang kemudian menjadi sekutu Hitler dari Italia, Benito Mussolini, memobiisasi gerakan populis dan berhasil mengambil-alih kekuasaan.

Mussolini mengangkat kembali memori populis tentang kejayaan kembali Romawi dengan kekuasaan di seantero Eropa Timur dan Afrika.

Tentu kita bisa membayangkan pula jika sekiranya partai-partai ultranasionalis sayap kanan di beberapa negara Eropa berhasil mengambilalih kekuasaan. Maka, dapat dibayangkan bagaimana rezim demagog yang antimigran dan anti Islam akan memperlakukan kelompok migran dan Muslim.

Pun, kita juga bisa membayangkan, bagaimana jadinya, sekiranya ISIS berhasil menang dan mengambilalih kekuasaan di Irak dan Suriah. Maka, Irak dan Suriah akan menjadi  killing field bagi kelompok kontra ISIS.

Ancaman

Menurut Jan-Werner Muller (2015), populisme selalu anti-elitis dan anti-pluralis, serta monokultur. Klaim kaum populis, bahwa hanya ada satu saja “rakyat yang asli” atau “yang sebenarnya” dan bukan pluralitas kelompok dengan identitas berbeda dalam satu masyarakat.

Jika populisme menggunakan label agama, misalnya, maka klaim “rakyat asli” bertransformasi menjadi ”Islam asli”, “Kristen asli”, dan lain-lain. Kelompok yang diatribusi sebagai “bukan asli” akan dieksklusi.

Implikasinya dari klaim tersebut berarti hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu kemurnian, dan hanya ada satu representasi. Hanya kelompok populis yang benar, murni, dan representatif mewakili “rakyat yang sebenarnya”.

Mereka tidak sekadar berbicara atas nama rakyat, tetapi juga memandang diri mereka sendiri sebagai orang-orang “terpilih”, yang mewujudkan kehendak rakyat dan mengetahui apa yang dipikirkan oleh “orang biasa”. Dengan demikian, kelompok populis adalah kelompok “anti-pluralis” dan anti kritik”

Dalam konteks bangsa yang plural seperti Indonesia, populisme merupakan ancaman bagi integrasi bangsa yang dibangun melalui persatuan yang melampaui kebhinekaan. Semua warga negara berkedudukan sama tanpa dibedakan latar etnik maupun agama.

Kehadiran populisme akan rentan mengancam integritas bangsa tersebut, karena memainkan polarisasi yang disintegrative. Seperti polarisasi warga pribumi vs non pribumi, penduduk asli vs pendatang, mayoritas vs minoritas, Jawa vs luar Jawa, hingga Muslim vs non Muslim.

Jika dibiarkan, populisme akan mengakibatkan mekanisme konstitusional menjadi termajinalkan. Diskriminasi akan dialami oleh kelompok tertentu.

Jika demikian, persatuan dan eksatuan bangsa yang menjalin seluruh komponen anak bangsa yang bhineka akan terurai. Massifnya wacana dan gerakan populisme berbanding lurus dengan rentannya disintegrasi bangsa. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©BLAMakassar2019 | Newsphere by AF themes.