Tue. Jan 19th, 2021

BLAM

KEREN

Peneliti BLAM Respon Positif Pernyataan Menteri Agama soal Afirmasi Kelompok Minoritas di Indonesia

2 min read

Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Quomas. Foto: tribunnews.com

5,075 total views, 2 views today

MAKASSAR, BLAM – Peneliti Balai Litbang Agama Makassar (BLAM) memberikan respon positif atas pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Quomas, mengenai memberikan afirmasi kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Yaqut Cholil Quomas melontarkan hal tersebut, sehari setelah  dirinya dilantik menjadi Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi, Kamis, 24 Desember 2020.

Bersama lima menteri baru lainnya, Presiden Joko Widodo melantik Yaqut Cholil Quomas sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan 2019-2024.

Jokowi juga melantik Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Salahuddin Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Budi Gunawan Sadikin (Menteri Kesehatan), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), dan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Seperti dilansir makassar.antaranews.com, Kamis, 24 Desember 2020, Yaqut Cholil, menyatakan, pemerintah akan mengafirmasi warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia, serta memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.

“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi,” kata Wakil Bupati Rembang 2005-2010 ini.

BLAM

Sementara itu, Kepala BLAM, Dr. H. Saprillah, M.Si, mengemukakan, pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil secara psikologis ikut mendongkrak kepercayaan diri kelompok minoritas, yang selama ini sering merasakan perlakuan kurang simpatik dari kelompok agama mayoritas tertentu di Indonesia.

“Dalam hal pemenuhan pelayanan terhadap kaum minoritas di Indonesia, politik afirmasi memang sangat dibutuhkan,” kata Saprillah, Jumat, 25 Desember 2020.

Berdasarkan temuan lembaga riset di Indonesia, termasuk riset BLAM terkait Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 di kawasan Timur Indonesia pada 2014, beberapa kelompok agama minoritas kerap mendapat stigma dan perlakuan diskriminatif dari kelompok agama mayoritas tertentu.

Dari temuan riset BLAM tersebut, kelompok minoritas acap kali kesulitan mendirikan rumah ibadat, serta melaksanakan ritual peribadatan. Bahkan, ditemukan pula beberapa rumah ibadat yang dirusak sengaja oleh kelompok mayoritas agama tertentu. Salah satu contohnya, perusakan mushalla di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Peneliti BLAM lainnya, Syamsurijal, menyambut gembira pernyataan Menteri Agama baru ini, terutama dalam hal pendirian rumah ibadat. Hanya saja, kata dia, yang perlu mendapat penekanan di sini, adalah mengenai persyaratan untuk membangun rumah ibadat.

“Karena salah satu syaratnya adalah mendapat rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan kementerian agama setempat. Dan, bagian dari syarat itu, apakah organisasi atau aliran diakui oleh induk organisasi agama tersebut. Kalau Islam, Majelis Ulama Indonesia,” kata Syamsurijal.

Syamsurijal menambahkan, perlu juga ada penekanan dalam hal menerjemahkan Peraturan Bersama Menteri tersebut.

“Sebab, banyak karena alasan ini bisa menghambat pendirian rumah ibadat kelompok minoritas di satu tempat,” kata Syamsurijal, yang juga Ketua Lembaga Ta’lif Wan Nasyr (LTN) Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, ini.

BLAM sendiri bakal melanjutkan riset mereka tentang pendirian rumah ibadat pada 2021. Jika sebelumnya mengamati pendirian rumah ibadat pasca berlakunya PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, maka riset kali ini akan menggali tentang Best Practice Pendirian Rumah Ibadat di KTI. (ir) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *