Tue. Jan 19th, 2021

BLAM

KEREN

Menanti Politik Affirmasi a la Menteri Agama Gus Yaqut

3 min read

Sumber gambar: tangerangnews.com

14,039 total views, 2 views today

Oleh: Saprillah (Kepala Balai Litbang Agama Makassar)

Saya termasuk yang cukup terkejut dengan pilihan isu Menteri Agama (Menag), tetapi sekaligus berbahagia.

Isu pemulihan hak-hak kaum minoritas yang dipilih sebagai diksi politik Pak Menag muda ini, adalah affirmasi. Yang menarik untuk ditunggu adalah jenis affirmasi mana yang akan digunakan?

Yang mengejutkan bagi saya, adalah keberanian Pak Menag menyebut Ahmadiah dan Syiah sebagai contoh kelompok minoritas yang butuh affirmasi. Dua kelompok ini mengalami proses delegitimasi sosial dan politik, dalam dua dekade terakhir.

Kelompok Syiah dan Ahmadiyah di mana-mana mendapatkan tekanan secara simbolik maupun fisik. Jemaat Ahmadiah di Lombok sampai hari ini masih berada di pengungsian. Jamaah Syiah Sampang terkatung-katung begitu lama, sebelum akhirnya menemukan proses rekonsiliasi.

Melalui proses politik semantik yang intens, Ahmadiyah dan Syiah di kepala masyarakat Islam Indonesia yang mayoritas Sunni, sebagai kelompok sesat secara akidah.

Kata “sesat” inilah yang menyebabkan tidak banyak kelompok Islam di Indonesia yang mau memberikan “pertolongan”. Para pengungsi Ahmadiyah di Lombok terlantar. Tidak ada jalan keluar apa-apa. Negara pun seperti tidak terlalu hadir.

Inilah konteks yang disebut oleh Azumardi Azra, affirmasi dari negara yang dibutuhkan. Dan, Menag mengamini itu, sebagai jawaban pertanyaan dari wartawan tentang kelompok minoritas.

Sebagai ketua GP Ansor, affirmasi adalah pilihan gerakan yang sudah lama dilakukan oleh Menag anyar ini. Siapa yang tidak mengenal sepak terjang Ansor dan Banser-nya. Setidaknya, dalam dua puluh tahun terakhir.

Di saat kelompok Islam lain membangun jarak dengan agama minoritas di Indonesia, bahkan untuk mengucapkan selamat Natal pun enggan, Nahdlatul Ulama (NU), adalah satu-satunya kelompok Islam yang bersedia berangkulan dan bersahabat dekat. GP Ansor bahkan secara simbolik memiliki tugas untuk menjaga gereja setiap menjelang Natal.

Riyanto, salah seorang anggota Banser (Barisan Serba Guna) GP Ansor Jawa Timur, tewas dengan bom dipelukannya. Untuk sikap ini, NU dan banom-banomnya rela dilabeli buruk dan distigma macam-macam oleh kelompok Islam lainnya.

Lantas, apakah NU mengundurkan langkahnya? Tidak! Sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, NU sangat menyadari, bahwa politik affirmasi sosial adalah pilihan yang paling tepat di Indonesia.

Affirmasi berarti menerima dan memosisikan sejajar kelompok lain, dalam konteks kebangsaan. Sikap affirmasi sosial dari kelompok mayoritas sangat dibutuhkan oleh kelompok yang lebih kecil secara jumlah dan akses kultural.

Yang menarik ditunggu, adalah bagaimana model politik affirmasi yang akan dikembangkan oleh menteri agama di tengah beragam kepentingan dan kontestasi antarkelompok keagamaan, khususnya dalam masyarakat Islam.

Tidak mudah tentu saja mengalihkan model affirmasi a la NU ke dalam negara. Jebakan politik dan kemungkinan mendapatkan serangan semantik (seperti yang sudah terjadi) dari kelompok yang memang selama ini menyatakan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Misalnya, jika ingin menggunakan pendekatan affirmatif terhadap Ahmadiah dan Syiah, pada bagian apa?

Secara hukum, komunitas Ahmadiah melalui organisasi JAI (Jemaat Ahmadiah Indonesia) dan komunitas Syiah melalui IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) atau ABI (Ahlul Bait Indonesia), adalah kelompok yang sah. Organisasi payung ini berbadan hukum.

Artinya, posisi hukum kelompok Ahmadiah dan Syiah di Indonesia, sudah diaffirmasi oleh negara. Hingga saat ini, tidak ada satu pun langkah hukum yang menyatakan JAI dan IJABI adalah organisasi terlarang.

Affirmasi teologis? Membenarkan teologi Ahmadiah dan Syiah? Nah, bagian ini yang dalam prediksi saya yang akan menjadi debat panjang.

Seperti yang saya sebutkan, Ahmadiah dan Syiah kadung dicap sebagai sesat secara teologis,  dan jika pilihan ini dilakukan, maka situasi debat panjang mungkin akan menguras tenaga Pak Menag sendiri.

Kalau boleh mengusulkan, politik affirmasi yang dibutuhkan oleh kedua kelompok seperti kedua kelompok ini, adalah kebebasan berekespresi dan perlindungan dari tekanan kelompok lain. Negara harus hadir ketika ada warga negara yang mengalami proses delegitimasi sosial tidak hanya Ahmadiah dan Syiah.

Saya tidak ingin terjebak pada isu Ahmadiyah-Syiah, tetapi isu minoritas yang lebih luas. Isu ini cukup menguras tenaga dan pikiran. Terutama sejak munculnya kelompok yang mengusung ide mayoritarinisme lebih kuat.

Politik affirmasi memang harus lebih sering dilakukan oleh negara. Sebagai contoh, pembangunan rumah ibadat. Ada banyak contoh di mana pembangunan rumah ibadat mengalami kendala akibat dari egoisme kelompok mayoritas.

Saya pernah menemukan kasus, di mana rumah ibadat kelompok kecil tidak bisa berdiri, meskipun seluruh persyaratan PBM telah terpenuhi, karena adanya penolakan dari individu yang cukup berpengaruh. Rumah ibadat ini pun akhirnya terkatung-katung menunggu tindakan dari pemerintah yang lebih affirmatif.

Selamat Pak Menag.

Kita menunggu langkahmu dalam mengawal NKRI, sebagai yang telah kau buktikan di GP Ansor. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *