Tue. Jan 19th, 2021

BLAM

KEREN

Pelacuran dan “Penjaga Moralitas”

5 min read

Sumber gambar: regional.kompas.com

870 total views, 2 views today

Oleh: Muh. Irfan Syuhudi (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

Saya terkejut membaca sebuah berita media online soal keberhasilan polisi menangkap, sekaligus membongkar jaringan prostitusi online di Kabupaten Sidendeng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Berita tersebut saya baca di https://www.tagar.id/polisi-bongkar-prostitusi-online-michat-di-sidrap/, 18 Desember 2020.

Kalau membaca berita tersebut, polisi berhasil menjerat mucikari setelah ada anggota polisi menyamar menjadi “konsumen.” Untuk memakai jasa Pekerja Seksual Komersial (PSK), polisi yang menyamar tadi menghubungi mucikari melalui aplikasi michat.

Setelah deal, termasuk menyetujui PSK untuk diajak kencan, polisi dan mucikari kemudian janjian di sebuah hotel, yang ditentukan sendiri oleh sang mucikari.

Cerita selanjutnya mudah ditebak. Mucikari ditangkap. Setelah dalam bekukan polisi, mucikari ini kemudian “bernyanyi”. Ia lalu menyebutkan satu per satu nama-nama PSK di bawah “kekuasaannya”. Selanjutnya, para PSK ini pun ikut-ikutan digelandang. Cerita selesai.

Lalu, apa yang salah dengan berita tersebut? Sama sekali tidak ada. Malah, kita semua mesti bersyukur dan memberi acungan jempol kepada kinerja polisi. Dengan kerja kerasnya, polisi akhirnya berhasil menghentikan sepak terjang jaringan prostitusi, yang selama ini dianggap meresahkan masyarakat.

Namun, banyak yang lupa, bahwa PSK, pelacur, atau apapun sebutan lainnya, tidak bakalan pernah lenyap dari muka bumi.

Mengapa? Selagi ada “pembeli”, PSK akan selalu ada. Baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ditambah lagi, teknologi kini semakin canggih. Tinggal klik aplikasi tertentu, semua bisa diatur. Ya, seperti pemesanan lewat aplikasi michat itu. Dalam tulisan ini, kata pelacuran dan PSK ditulis bergantian, tetapi bermakna sama.

Prostitusi

Dalam catatan sejarah, pelacuran sebenarnya sudah ada sejak lama. Usianya bahkan berabad-abad. Bisa dibayangkan, usianya sudah berabad-abad, tetapi tidak ada kekuatan yang mampu menghapus keberadaannya. Padahal, kita seringkali disuguhi informasi tentang penangkapan PSK di koran cetak maupun media online.

Helen Buckingham, menyebutkan, pelacuran adalah profesi perempuan paling purba. Inilah profesi pertama seorang perempuan memperoleh penghasilan dengan mengandalkan tubuhnya sendiri demi meraup uang (In Bene Ratih, 2005).

Profesi pelacur merupakan sebuah realitas sosial. Mereka nyata. Ia ada di dalam kehidupan sekitar kita. Mereka bahkan telah ada sejak dulu.

Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar (1985), menyatakan, pelacuran sudah menjadi industri seks, yang selalu saja mendatangkan konsumen setiap saat. Tak heran, pelacuran selalu hadir dalam situasi apapun. Mereka bisa hadir dalam kondisi sembunyi-sembunyi dan atau terang-terangan (dalam In Bene Ratih, Perempuan dan Teater, 2005)

Pelacuran sendiri, atau kerap disebut prostitusi, sebenarnya berasal dari bahasa Latin, pro-stituere atau pro-stauree. Ia diartikan membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan (In Bene Ratih, 2005).

Secara etimologis, pelacuran mengandung penilaian hal negatif, lantaran dipandang melanggar agama dan norma masyarakat. Meski begitu, pandangan masyarakat terhadap pelacur atau PSK, pun terbelah. Ada mengutuk, ada pula bersimpati.

Dalam pandangan sosiologis, pelacuran merupakan perilaku menyimpang dan melanggar nilai dan norma masyarakat. PSK dianggap penyakit masyarakat, yang dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap orang yang melakoni profesi tersebut.

Soerjono Soekanto, dalam bukunya, Sosiologi Suatu Pengantar (2007), mengartikan pelacuran sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.

Ada juga pandangan lain menyebutkan, pelacur adalah individu-individu yang bebas. Pelacur secara implisit dimaknai sebagai perayaan seksualitas perempuan atas tubuhnya yang estetis (In Bene Ratih, 2005).

Memang, kata Thomas Aquinas, pelacuran secara post-factum dianggap penyimpangan moral agama dan norma masyarakat. Namun, perlu pula dicatat, ia juga menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia, dan bahkan berdampingan dengan jalan normalitas (George Batalie, 1986).

Faktor Ekonomi

Pada sejumlah kasus, pelacuran lahir akibat pertukaran komersial, atau dikenal dengan istilah “low prostitution. Faktor kemiskinan menyebabkan seseorang membebaskan diri dari larangan sosial dengan menampakkan rasa ketidakberdayaan secara sosial ekonomi. Dan, perempuan yang bekerja dengan “menjual tubuh” umumnya disebabkan faktor ekonomi (uang).

Cecilie Hoigard dan Liv Finstad, yang melakukan riset mendalam di Oslo bagian timur, yang kemudian hasil risetnya diterbitkan menjadi buku; “Tubuhku bukan Milikku; Prostitusi, Uang, dan Cinta (2008),” menyebutkan, masalah ekonomi (uang) menjadi alasan utama perempuan di sana melacurkan diri.

Sayangnya, uang yang mereka peroleh itu tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga menggunakan uangnya untuk membeli obat-obat terlarang (narkoba).

Hal serupa disebutkan Sitti Munawaroh, saat meneliti PSK di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah (2010) . Selain faktor uang, ia juga menyebutkan alasan lain, seperti kesulitan mencari pekerjaan, pendidikan rendah, dan tuntutan keluarga.

Penjelasan Antropolog Indonesia, Parsudi Suparlan, ketika menuliskan “Kata Pengantar” buku Alison J. Murray, Antropolog perempuan, “Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial (1994),” cukup menarik disimak.

Suparlan menampik kesimpulan Murray, yang menyatakan, salah satu strategi paling adaptif perempuan miskin atau ibu yang hidupnya serba menderita karena menjalankan banyak peran menghadapi lingkungan kapitalistik, konsumeristik, dan didominasi oleh laki-laki, adalah menjadi pelacur.

Suparlan menilai, Murray terkesan memberikan pandangan negatif terhadap perempuan miskin di Jakarta. Meski begitu, ia akhirnya memaklumi. Boleh jadi, kesimpulan Murray itu dilatari tulisan Koch, dan juga terobsesi oleh ideologi gender, serta pendekatan model konflik yang Murray gunakan dalam risetnya.

Stigma

Dalam kebudayaan Indonesia, kita kerap memberikan stigma terhadap profesi pelacur sebagai hina dan kotor. Mereka dicibir, diejek, dan bahkan diberikan pelabelan negatif lain. Tak heran, mereka yang menekuni profesi ini menyembunyikan identitasnya. Mereka tak ingin profesinya diketahui keluarga maupun kerabat.

Boleh jadi, mereka hanya diketahui oleh komunitasnya sendiri, atau orang-orang yang pernah menggunakan jasanya. Mereka, sebisa mungkin, menyembunyikan identitasnya kepada semua orang. Dalam istilah Nur Syam, Agama Pelacur; Dramaturgi Transdental (2010), identitas pelacur adalah identitas yang tidak transparan atau hidden identity.

Tentunya, menyembunyikan identitas mereka secara sengaja, bukanlah tanpa alasan. Sebab utama, profesi ini belum diterima oleh hampir semua kebudayaan.

Di samping itu, secara sadar, mereka pun mengetahui pekerjaan yang mereka lakoni itu, sama saja seperti membuka aib dirinya. Kalau rahasianya sampai bocor dan diketahui publik, sama saja mereka mencoreng nama keluarga, sekaligus membuka aib keluarga.

Hatib Abdul Kadir, Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia (2007), menyatakan, Indonesia masih menganut nilai-nilai ketimuran, yang memandang seksualitas ke dalam dua wilayah sakral dan profan.

Seksualitas, kata Hatib Abdul Kadir, dipandang secara sakral bila dijauhkan dari berbagai pelanggaran, pengacauan, dan pencemaran. Intinya, melakukan seks secara sakral harus sesuai norma-norma dan diakui oleh agama maupun negara.

Sebaliknya, seksualitas yang bersifat di luar perkawinan dan berganti-ganti pasangan, akan dipandang sebelah mata. Seksualitas dalam wilayah profan, salah satunya, adalah prostitusi atau pelacuran.

Sayangnya, banyak di antara kita hanya tahu memberikan pelabelan negatif terhadap perempuan yang melakoni profesi pelacur, tanpa memberikan solusi terbaik. Setidaknya, cobalah mendengarkan sungguh-sungguh apa keluhan dan kebutuhan mereka.

Selama ini, kebanyakan dari kita cuma bertindak sebagai “tim penilai” dan “penjaga moralitas” terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan di sekitar kita.

Tak heran, hari ini mereka “ditangkap”. Akan tetapi, boleh jadi, mereka bakal kembali menekuni profesinya itu setelah keluar penjara. Iya, tetap seperti dulu. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *