Tue. Jan 19th, 2021

BLAM

KEREN

Kepala BLAM Saprillah: Dibutuhkan Gerak Bersama supaya Moderasi Beragama Tidak Terkesan Elitis

6 min read

Kepala BLAM, Dr. H. Saprillah, M.Si. Foto: Paisal

19,601 total views, 4 views today

SETIAP kali memberikan sambutan, Kepala Balai Litbang Agama Makassar (BLAM), Dr. H. Saprillah, M.Si, tak henti-hentinya menggelorakan istilah Moderasi Beragama pada setiap hajatan BLAM.

Selain mengampanyekan istilah tersebut kepada peserta kegiatan BLAM, Moderasi Beragama memang menjadi fokus dan kajian utama Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, yang mulai digaungkan sejak 2019, seusai kemenag menelorkan dua buku yang diberi judul “Moderasi Beragama” dan “Tanya Jawab Moderasi Beragama,” pada 2019.

Sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT), program kerja BLAM adalah mendukung tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, yang merupakan induk BLAM.

Di sini, tugas dan fungsi kelitbangan BLAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana strategis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, rencana strategis Kementerian Agama RI, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selain merancang di dalam rencana strategis (renstra) program kegiatan kelitbangan 2020-2024, kami juga sudah menyusun Road Map penelitian bertema Moderasi Beragama.

Dengan mengacu pada tiga rencana strategis, BLAM menjadikan penelitian Moderasi Beragama selama lima tahun ke depan (2024) sebagai penguatan program makro kementerian agama.

Tak heran, BLAM yang berada di bawah naungan kementerian agama, memasukkan pula Moderasi Utama sebagai agenda penelitian dan kegiatan pengembangan selama lima tahun berturut-turut (2020-2024).

Wilayah kerja BLAM sendiri mencakup 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Yaitu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara  Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Lalu, seperti apa Moderasi Beragama yang coba digaungkan BLAM selama lima tahun mendatang?

Berikut penuturan Kepala BLAM, Saprillah:

Untuk Moderasi Beragama, ada empat postulat yang ditawarkan kemenag, yaitu wawasan kebangsaan, toleransi antarumat beragama, perspektif anti kekerasan; dan ramah terhadap lokalitas.  

Selama lima tahun, yang dimulai tahun ini (2020) hingga 2024, kami telah menyusun Road Map Moderasi Beragama, yaitu:

Pertama, “Moderasi Beragama dalam perspektif berbagai lapisan masyarakat.” Riset ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dan pendapat publik, mulai para guru di madrasah dan sekolah umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga meneliti naskah klasik keagamaan. Kami baru saja menyelesaikan riset ini hingga ke tahapan pembuatan policy brief pada Oktober 2020.

Pada riset tahun ini (2020), kami mengumpulkan banyak konsep Moderasi Beragama di lapangan, sehingga kami meyakini, bahwa konsep ini cocok digunakan dalam konteks kebangsaan Indonesia.

Kedua, “Moderasi Beragama sebagai metode berpikir dalam melihat persoalan sosial keagamaan.” Kami akan melakukan riset ini 2021. Pada riset ini, kami ingin melihat persoalan sosial keagamaan dalam cara pandang Moderasi Beragama, seperti pelayanan pendidikan keagamaan terhadap difabel, gender, dan pelayanan keagamaan bagi agama leluhur, serta menjembatani nalar Moderasi Beragama  masyarakat. 

Untuk 2021, kami akan menggunakan Moderasi Beragama sebagai perspektif atau cara memandangi persoalan. Jadi, misalnya kami riset tentang pelayanan komunitas difabel. Apa hubungannya komunitas difabel terkait Moderasi Beragama.

Sebab, kami memahami, salah satu hal penting dalam Moderasi Beragama adalah keadilan distribusi, sementara ada satu bagian sosial, namanya difabel, tidak mendapat perhatian baik dalam konteks sosiologis maupun administratif.

Hasil riset kami juga menunjukkan, banyak sekali orang-orang berkebutuhan khusus lainnya belum bisa mengakses, atau tidak sama aksesnya dengan agama, seperti halnya orang-orang normal. Karena itu, negara wajib memfasilitasi akses atau jembatan terhadap komunitas difabel terhadap nilai-nilai luhur agama dan bangsa.

Ketiga, “Moderasi  Beragama sebagai nalar beragama generasi milenial.” Kami akan mengangkat tema ini pada 2022. Tujuannya, untuk mengukur indeks beragama bagi generasi milenial dan implementasi panduan moderasi beragama bagi milenial (action research).

Keempat, “Moderasi Beragama sebagai jangkar peradaban berbasis rumah tangga,” yang menjadi fokus riset kami pada 2023. Di sini, kami ingin melihat praktik keluarga Indonesia dalam menjalankan Moderasi Beragama sebagai salah satu alat ukur keluarga produktif dan sakinah.

Yang terakhir, atau kelima, “Evaluasi pembangunan Moderasi Beragama di Indonesia.” Kerangka ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan Moderasi Beragama di berbagai kelompok masyarakat. Riset ini rencananya digelar 2024.  

Terkait Moderasi Beragama, kami akan melakukan sebanyak mungkin penelitian guna memastikan, bahwa konsep Moderasi Beragama tidak berada di langit, tetapi ia benar-benar berada di bumi, dan bisa diterjemahkan secara aktual oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat beragama.

Selain riset dan kajian, kami juga memproduksi bahan bacaan, yang dimaksudkan menjadi penyambung (bridging) ide yang ditawarkan kepada publik. Kami tentu berharap, isu Moderasi Beragama menjadi arus utama dan menjadi semacam corak dan karakter yang mewarnai program-program BLAM.

Tentu saja, di dalam masyarakat dibutuhkan upaya gerak bersama, supaya Moderasi Beragama tidak terkesan elitis tetapi dia menjadi dari isu politis dan kemudian menjadi isu populis. Dari isu negara menjadi isu publik. Dari kepentingan politik menjadi kepentingan sosial, dan mengarah kepada kepentingan ideologi, untuk selanjutnya memperkuat konteks kebangsaan kita, dalam hal ini pancasila.

Pertanyaannya, bisakah kita membangun pemaknaan bersama, bahwa Moderasi Beragama itu bukanlah bagian dari pemikiran terhadap kelompok Muslim tertentu, seperti diasumsikan oleh beberapa kelompok Islam ketika gerakan ini ditawarkan?

Konsep Moderasi Beragama ini dikelola hampir setahun dengan berbagai cara pandang masing-masing. Ada yang menuding, bahwa isu Moderasi Beragama adalah kebangkitan dari liberalisme yang gagal, dan kelanjutan dari isu pluralisme yang tidak memiliki konteks di Indonesia, seolah-olah di tengah, tetapi melindungi ide-ide liberalisme dan pluralisme.

Kemudian, ada juga muncul gagasan dari kelompok yang benar-benar menginginkan istilahnya libertaniaisme, kebebasan individu. Bahwa, isu moderasi beragama ini nantinya adalah bagian dari kerja-kerja politik negara untuk mengontrol setiap gerakan dalam masyarakat sipil yang tidak sesuai dengan kepentingan negara akan dengan mudah diklaim sebagai tidak moderat, apakah itu yang kanan maupun yang kiri-kiri.

Untungnya, setelah berbagai perspektif masuk, ada kelompok agama yang cukup keras mengatakan, Moderasi Beragama yang ditawarkan kemenag bisa mengimbangi dua titik ekstrem, yaitu ekstremisme karena buku Moderasi Beragama tidak menggunakan bahasa radikal dan titik liberalisme.

Jadi, Moderasi Beragama benar-benar menerjemahkan atau mengartikulasi diri di tengah sebagai penyeimbang, yang menyeimbangkan kanan dan kiri, dan kita menganggapnya sebagai identitas kebangsaan. Nah, saya berharap, ada makna bersama kita temukan pasca ini.

Isu ini mempunyai masa depan yang cerah kalau kita bersama-sama membangun ritmenya bersama-sama. Kami melakukan ide dan riset, di kemenag melakukan eksekusi, dan di masyarakat menjadikannya idiom sosial.

Gagasan pancasila yang kita anggap ideal, pada fase-fase tertentu pernah dikritik, karena dianggap sebagai bagian ideologi Orde Baru. Sehingga, pancasila menghamba kepada kepentingan penguasa.

Saya tidak menginginkan, karena suka atau tidak suka, Moderasi Beragama isunya dari elite kemenag. Karena isunya dari sebuah lembaga negara, maka tentunya ada kepentingan politisnya.

Tetapi, saya berharap, kepentingan politisnya tidak bekerja untuk memunggungi dan mengangkangi kritisisme, tapi ia menjadi bagian dari mengayomi dan bagian dari mencerdaskan kehidupan sosial kita, sehingga, kita tidak lepas konteksnya dari Moderasi Beragama.

Bagi kami, Moderasi Beragama itu sebagai modal untuk memandangi realitas sosial,  dan juga modal untuk menjalankan keagamaan kita.

Perlu juga kita clear-kan, bahwa ketidaksukaan kita kepada intoleransi bukan ditujukan kepada ketidaksukaan kepada kelompok. Intoleransi adalah sebuah gagasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita dalam membangun bangsa ini.

Jadi, kita bersepakat membangun bangsa ini dengan menurunkan sedikit ego keagamaan kita, dan kemudian membentuk identitas bersama, yang disebut pancasila. Kelompok ini agak berbeda cara berpikirnya.

Nah, cara berpikir yang agak berbeda ini bisa mendekonstruksi kebangsaan kita, dan kalau sudah dikonstruksi identitas kita, maka bangsa kita hilang. Jadi, kita melawan gagasan yang sudah form, misalnya soal Maulid Nabi. Maulid itu warisan ulama dan bukan kelompok-kelompok yang tidak memiliki pengetahuan agama.

Dan, kalau ditelusuri historisnya, maulid ini merupakan perjumpaan agama dengan lokalitas yang berlangsung sudah puluhan tahun. Sayangnya, kelompok kanan ini mencoba menggugat itu dan menawarkan ke publik.

Kalau mereka mengatakan kami berbeda dalam melihat maulid, itu tidak ada masalah. Tetapi, mereka berpandangan bid’ah, kafir, dan tidak lengkap imannya. Dan untuk sempurna, maka harus hijrah, dan mengikuti cara pandang mereka.  

Riset kami juga banyak menyasar generasi milenial. Mau disebutkan advokasi juga boleh, termasuk di facebook, twitter, dan berdialog ke radio-radio, karena sasaran kita adalah pemirsa generasi muda.

Kalau membaca dalam konteks negara, maka produksi negara adalah regulasi. Kalau kami, selain mendukung regulasi, kami juga memproduksi wacana. Kalau kita bekerja bersama-sama dalam memproduksi wacana moderat dengan berbagai media, maka gerakan yang kita sebut intoleransi bisa kita lawan. (ir)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©BLAMakassar2019 | Newsphere by AF themes.