Thu. Dec 3rd, 2020

BLAM

KEREN

Kearifan Lokal sebagai Media Penyelesaian Konflik: Belajar dari Kei

6 min read

Penulis di Pantai Wap, Pulau Kecil Kei. Foto: Dok. pribadi.

8,674 total views, 2 views today

Sabara Nuruddin (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

Beberapa waktu lalu, media dihebohkan dengan perseteruan dua putra asal Kei di Ibukota, John Kei dan Nus Kei. Perseteruan kedua orang yang masih berkerabat tersebut, berujung pada penyerangan kediaman Nus Kei di Green Lake City Tangerang, Minggu, 21 Juni 2020.

Siapa yang tak kenal John Refra, atau lebih dikenal John Kei? Sosok yang selama ini dikenal dengan beberapa “catatan hitam”, yang dilakukan bersama kelompoknya di “rimba ibukota.”

Akibat kiprahnya di dunia hitam ibukota, John Kei sempat merasakan suasana “hotel prodeo” Nusakambangan, meski kemudian dibebaskan secara bersyarat, sehari setelah Natal 2019.

Belum genap enam bulan dari pembebasan bersyarat tersebut, John kembali harus berurusan dengan kasus penyerangan kediaman Nus Kei, yang ternyata masih pamannya sendiri.

Ada satu nama lagi putra Kei, yang sering terdengar dan dikaitkan dengan dunia hitam ibukota, yaitu Umar Ohoitenan, atau dikenal Umar Kei.

Kiprah John, Nus, dan Umar Kei, di ibukota mungkin akan memantik kesan streotipe bagi sebagian orang terhadap Kei, nama yang disandang oleh orang-orang tersebut.

Namun, saya ingin mengatakan, salah besar jika mengidentikkan Kei dengan kiprah orang-orang tersebut. Jika sempat bertandang ke Kei, yang berjarak + 2000 Km dari Jakarta, saya akan pastikan, streotipe tentang Kei akibat kesan yang ditimbulkan John dan kawan-kawannya tersebut, akan pupus.

Tiga kali saya berkesempatan mengunjungi Kepulauan Kei (antara 2018-2019) berkaitan riset kantor. Dari tiga kali lawatan tersebut, saya menemukan kesan yang indah. Baik pesona pantainya yang eksotik, keramahan penduduk, hingga keluhuran nilai budaya yang dipertahankan, sampai saat ini.

Kei

Kei adalah nama etnis yang mendiami sebuah gugus kepulauan, yang juga bernama Kei, di sebelah Tenggara Maluku.

Kepulauan Kei meliputi sekitar seratusan pulau besar dan kecil dengan tiga pulau utama; Pulau Dulah, Pulai Kei Kecil, dan Pulau Kei Besar. Secara administratif, Kepulauan Kei terdiri atas Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Secara historis dan kultural, Kei adalah kesatuan wilayah adat yang terbentuk dari 22 wilayah tonom (dalam bahasa Kei disebut raat, semacam negeri di wilayah Ambon dan Maluku Tengah).  Ke-22 raat tersebut terbagi menjadi tiga aliansi atau persekutuan, yang disebut lor.

Meski terdiri atas 22 wilayah otonom dan tiga persekutuan besar, etnis dan wilayah Kei disatukan oleh budaya yang sama, khususnya hukum adat dan ikatan kekeluargaan, yang sama-sama berasal dari satu leluhur.

Kearifan lokal Ain ni Ain (kita semua adalah satu) menjadi pengikat kohesi sosial masyarakat Kei dan secara efektif menghimpun perbedaan masyarakat Kei, utamanya perbedaan agama.

Saat ini, agama yang dianut masyarakat asli Kei terbagi menjadi Islam, Katolik, dan Kristen. Namun, ada juga sejumlah kecil pemeluk Hindu di Pulau Tanimbar Kei.

Hukum adat Larvul Ngabal diwariskan oleh leluhur masyarakat Kei sebagai pengatur tatanan hidup bermasyarakat. Hukum Larvul Ngabal terdiri atas tujuh pasal utama. Ia mengatur perkara pidana, kesusilaan, dan keperdataan, yang secara kuat masih diperpegangi hingga hari ini.

Filosofi Ain ni Ain dan hukum adat Larvul Ngabal secara efektif masih sangat fungsional dalam mengatur tata kehidupan masyarakat Kei. Termasuk, di antaranya, sebagai media penyelesaian konflik antarindividu maupun antarkelompok.

Atas dasar kesadaran kolektif yang tercipta sejak dulu, masyarakat Kepulauan Kei menyadari sungguh-sungguh, bahwa kearifan lokal yang mereka miliki, mestinya dihidupi dan diaktualisasikan dalam kehidupan mereka

Operasionalisasi kearifan lokal Kei tersebut telah terbukti secara efektif, karena berhasil merekonsiliasi konflik “kolosal” bernuansa agama, yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen, 1999.

Konflik 1999 dan Rekonsiliasi

Selasa 19 januari 1999, bertepatan Hari Raya Idul Fitri 1419 H, kerusuhan bernuansa agama meletus di Kota Ambon, ibukota Provnsi Maluku. Dalam tempo tak begitu lama, konflik tersebut meluas hingga menyentuh hampir seluruh wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara.

Rabu, 31 Maret 1999, 71 hari setelah konflik bernuansa agama, yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen di Ambon, akhirnya merembet pula hingga Kei. Tercatat, dua kali kerusuhan besar terjadi di Kei, yaitu April dan Juni 1999.

Meski sempat terjadi konflik, namun di seantero Maluku, konflik yang terjadi di Kei adalah yang berlangsung paling singkat dan paling cepat terjadi rekonsiliasi antara kedua belah pihak yang bertikai.

Jika kerusuhan Ambon dianggap berakhir dengan penandatanganan Piagam Malino II, 13 Februari 2002. Konflik di Kei, setidaknya, telah berakhir dua tahun sebelumnya, yaitu Februari 2000.

Mulai Juli 1999 hingga Januari 2000, proses rekonsiliasi dilakukan oleh segenap tokoh adat yang berkeliling di Kepulauan Kei. Pendekatan kearifan lokal Ain ni Ain dan hukum adat Larvul Ngabal menjadi media yang digunakan dalam merekonsiliasi kelompok Muslim dan Kristen yang sempat berkonflik.

Rekonsiliasi ditandai secara simbolis dengan kunjungan adat (vehe belan) dengan pawai massa dan pesta rakyat pada Februari 2000 dari warga Langgur, yang secara simbolis mewakili umat Kristen Kei ke Tual, yang secara simbolis mewakili umat Muslim Kei.

Kunjungan simbolik, yang menandai rekonsiliasi tersebut, melambangkan proses kembalinya masyarakat Kei pada pelembagaan adat yang mengatasi perbedaan agama. Sehingga, masyarakat Kei yang berbeda agama, akhirnya kembali pada kehidupannya semula, yang rukun dan damai.

Keberhasilan penyelesaian konflik beruansa agama di Kei sangat menarik, karena dicapai tanpa bantuan dan campur tangan pihak luar. Semua proses rekonsiliasi diinisiasi dan dikendalikan sepenuhnya oleh masyarakat adat Kei sendiri dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai media rekonsiliasinya.

Kearifan lokal berhasil menyatukan kembali masyarakat Kei yang sempat berkonflik hanya karena perbedaan agama. Kuatnya adat hingga mengatasi perbedaan agama yang ada, disebabkan masyarakat Kei memegang teguh adat dan paling kuat mejalankan tradisi mereka.

Begitu teguh dan kuatnya kesetiaan masyarakat Kei terhdap adat mereka, sampai-sampai beberapa antropolog, seperti Soleman Ubro (1995) dan PM. Laksono (2002), menyebut Kei sebagai “benteng terakhir” dari pranata sistem tradisional di seluruh wilayah Kepulauan Maluku.

Pemuka adat Kei memrakarsai proses rekonsiliasi dengan menggunakan “memori sejarah lokal” dan sistem adat yang terbukti efektif dan berhasil menyelesaikan konflik.

Kasus konflik 1999 hanyalah satu contoh kasus keberhasilan kearifan lokal dan sistem adat sebagai media penyelesaian konflik.

Ken sa Faak

Masyarakat Kei mengenal satu mekanisme yang sistematis dalam melakukan langkah-langkah rekonsiliasi ke arah perdamaian yang bersifat permanen antara kedua belah pihak yang berkonflik.

Dalam adat Kei, mekanisme tersebut secara sistematis dipraksiskan dalam langkah-langkah kerja yang disebut dalam satu ungkapan, Ken sa Faak.

Sebagai sebuah mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik, Ken sa Faak merupakan operasionalsiasi dua prinsip dasar dalam adat Kei, yaitu persaudaraan dalam prinsip Ain ni Ain dan keteraturan berdasarkan hukum adat Larvul Ngabal

Menurut Silubun (2004), Ken sa Faak diterjemahkan sebagai dua (salah atau benar dengan dua (pihak yang berkonflik). Maksudnya, kedua pihak sama-sama menyadari, bahwa mereka masing-masing memiliki kesalahan sekalgus kebenaran.

Dengan kata lain, ungkapan ini bermakna secara sadar dari kedua belah pihak akan kesalahannya sendiri dan secara bersamaan pengakuan akan kebenaran pada pihak lainnya. Penekanan dari kearifan lokal ini adalah pengakuan secara sadar atas kesalahan sendiri dan mengakui kebenaran pihak lain.

Hal ini membuat cepat terjadinya proses saling melupakan dendam atau akibat yang telah ditimbulkan dari konflik yang pernah terjadi. Hal yang menjadi prinsip adalah kejujuran pada diri sendiri serta kejujuran kepada Tuhan dan leluhur.

Tuhan dan leluhur menjadi katup sosio-kutural masyarakat Kei, yang memegang kuat agama dan teguh dalam menjalankan adat. Hal tersebut tergambar pada ungkapan dalam bahasa Kei, “it sob Duad, tavlur nit” (menyembah Tuhan, menghormati leluhur).

Dalam sebuah proses rekonsiliasi mempersyaratkan pengungkapan kebenaran terlebih dahulu. Konsep Ken sa Faak dalam adat Kei, pada prinsipnya, menjabarkan mekanisme pengungkapan kebenaran tersebut.

Yaitu, dengan bersedia mengakui kesalahan dari pihak sendiri dan mengakui kebenaran dari pihak yang lain. Kesediaan untuk saling mengakui inilah yang akan mengungkapan kebenaran secara terang pada semua pihak.

Pihak ketiga sebagai penengah menjadi penting dalam proses rekonsiliasi. Pihak ketiga tersebut berasal dari unsur masyarakat Kei sendiri yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik.

Dalam kasus konflik1999, yang menjadi pihak ketiga adalah golongan perantau Kei yang ada di Jakarta dan membentuk Keluarga Besar Masyarakat Maluku Tenggara (KBMMT).

Peran KBMMT sangat signifikan pengaruhnya dalam proses rekonsiliasi dan membuat mekanisme penyelesaian adat melalui mekanisme Ken sa Faak dapat berlangsung dengan sangat efektif.

Proses rekonsiliasi akhirnya berujung pada saling memahami, saling menerima, saling memaafkan, dan saling melupakan. Itu sebabnya, tatanan sosial di Kei sangat cepat pulih, meski sempat terkena imbas konflik kolosal bernuansa agama.

Pada 2015, ketika pembangunan Masjid Agung Kota Tual, warga Kristen, dari Desa Taar, yang pada kerusuhan 1999 terlibat konflik secara langsung dengan warga Desa Tual Muslim. Warga Kristen ini, dengan inisiatif sendiri, datang membantu tenaga maupun materi.

Bahkan, kubah megah yang menghias Masjid Agung Tual adalah hadiah dari basudara mereka, warga Kristen Desa Taar.

Berdasarkan pengalaman dari Kei, mengingatkan kita akan signifikansi kearifan lokal sebagai modal sosial dalam membangun relasi harmonis antarumat beragama. Juga, sebagai media yang sangat efektif dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk tentunya, konflik bernuansa agama. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *