Thu. Sep 24th, 2020

BLAM

KEREN

Keadilan (Melayani) Semua Agama

6 min read

Komunitas Tolotang di Kabupaten Sidrap, Sulsel. Sumber foto: lontar.id

5,110 total views, 2 views today

Oleh: Saprillah (Kepala Balai Litbang Agama Makassar)

Andai bisa menjadi agama sendiri, kami pasti mau. Ungkapan WS, salah seorang tokoh komunitas Towani Tolotang (selanjutnya disebut Tolotang) di Kabupaten Sidendeng Rappang (Sidrap), Kabupaten Sulawesi Selatan, masih terngiang ketika berjumpa dengannya pada 2003 lalu.

Saya tidak tahu apakah itu refleksi dari keseluruhan komunitas atau pendapat pribadinya. Yang pasti, ada muatan historitas yang panjang dalam ucapan WS ini. Sejak 1966, Tolotang telah resmi diakuisisi ke dalam agama Hindu hingga sekarang.

Integrasi komunitas Tolotang ke dalam agama Hindu disahkan melalui SK. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Bali/Buddha No.2/1966 tanggal 06 Oktober 1966 menetapkan Tolotang sebagai salah satu aliran dari agama Hindu Dharma.

Situasi Politik

Situasi sosial politik pada 1966 memaksa komunitas Tolotang untuk segera mencari solusi demi menyelamatkan kepercayaan mereka. Akuisisi dengan Hindu adalah jalan keluar yang paling rasional bagi komunitas Tolotang.

Opsi lain adalah “integrasi” dengan Islam yang dekat dengan mereka, baik secara budaya (sebagai orang Bugis) maupun sejarah. Namun, hal itu tampak mustahil bagi Tolotang, kala itu.

Pasca pendudukan Jepang, hubungan dengan komunitas muslim sangat buruk. Apalagi, dengan munculnya gerakan DI/TII. Alhasil, komunitas Tolotang tidak melihat Islam sebagai jalan keluar bagi mereka.

Akuisisi bukannya tanpa risiko. Sistem kepercayaan mereka bisa hilang. Hindu bukanlah Tolotang, dan Tolotang bukan Hindu. Tetapi, tampaknya komunitas ini sudah mempersiapkan berbagai strategi kebudayaan.

Meski secara administratif mereka diklaim sebagai agama Hindu (dengan KTP bertuliskan Hindu Tolotang), tetapi mereka tetap hidup sebagai orang Tolotang. Kepercayaan dan identitas kebudayaan mereka tetap terpelihara. Mereka juga diuntungkan, karena agama Hindu tidak menggunakan pendekatan missionary yang ketat.

Mengapa harus integrasi?

Pertama, komunitas Tolotang diperhadapkan pada situasi yang rumit kala itu. Peristiwa G-30 S/PKI menjadi alasan pemerintah Orde Baru untuk melakukan penyisiran ideologi-ideologi yang membahayakan.

Seluruh komunitas lokal di Indonesia mengalami intimidasi melalui operasi militer sipakainga, yang bertujuan untuk mengontrol sistem kepercayaan masyarakat lokal. Ini terkait dengan stigma komunisme yang anti-Tuhan. Paradigma anti-Tuhan ini dipengaruhi oleh konstruksi agama-agama “resmi”.

Komunitas lokal yang berbeda sistem ketuhanan dengan agama-agama resmi ini segera mendapatkan cap sebagai “tak bertuhan.” Dewata Seuwae yang dipercayai oleh komunitas Tolotang tidak masuk dalam list nama-nama Tuhan yang diakui oleh negara.

Untuk menyelamatkan Dewata Seuwae, mereka harus rela memilih salah satu agama dan setelah itu memainkan strategi bertahan. Ini pula salah satu alasan, mengapa mereka menolak bergabung dengan Islam. Mereka tidak akan mampu memempertahankan “Dewata Seuwae’ melalui jalur Islam.

Kedua, Tolotang membutuhkan “tangan” negara untuk memenuhi hak kewargaan mereka. Mereka butuh KTP, akte kelahiran, dan surat nikah. Semua itu tidak bisa terpenuhi kecuali mengintegrasikan diri ke dalam satu agama tertentu.

Dengan “menumpang” di Agama Hindu, Tolotang mendapatkan paket lengkap. Kepercayaan mereka terselamatkan (meski dengan nama Hindu), dan mereka bisa memeroleh hak sipil mereka sebagai warga negara.

Bagaimana Negara Melayani Agama non Resmi?

Keadilan pelayanan agama memang masih menjadi isu krusial di Indonesia. Pertanyaan tentang keadilan negara melayani agama masih sering terlontar?

Tudingan bahwa negara tidak adil dalam melayani agama-agama di Indonesia juga masih sering terdengar. Jangankan kepada agama tak resmi seperti Tao, Sikh, dan Penghayat Kepercayaan.

Kelompok agama resmi yang minoritas seringkali mengeluhkan absennya negara dalam menjawab persoalan mereka. Kasus pendirian rumah ibadat, misalnya. Kasus ini masih saja menjadi polemik.

Negara seolah-olah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan yang total kepada seluruh penganut agama mengekspresikan agamanya.

Seringkali, negara kalah di hadapan kelompok mayoritas. Aturan-aturan pengelolaan keagamaan biasanya berbasis pada standar kepentingan kelompok mayoritas.

Problem mendasar yang dialami oleh penganut kepercayaan adalah stigma yang berujung pada diskriminasi, ekslusi, dan tak diakui. Cerita perlakuan kurang menyenangkan terjadi hampir di semua situasi sosial. Terutama terkait keberadaan mereka di ruang publik.

Misalnya, kasus siswa penghayat kepercayaan di Semarang yang tidak naik kelas karena tidak ingin mengikuti pelajaran agama yang bukan agamanya (meski kasusnya terselesaikan setelah menjadi polemik nasional).

Secara konstitusional, negara telah menyiapkan perangkat regulasi untuk melayani semua kelompok agama lokal atau penghayat aliran kepercayaan di Indonesia. Pasal 29 ayat 2 UU 1945 secara eksplisit menyebutkan, bahwa kemerdekaan menjalankan agama dan kepercayaan mendapatkan jamian penuh oleh negara.

Sayangnya, definisi agama dalam perspektif negara dibatasi pada 6 agama saja, seperti yang disebutkan dalam PNSP No 1 tahun 1965. Enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) plus aliran kepercayaan inilah yang diberi ruang dan difasilitasi kebutuhannya oleh negara.

Problem krusial yang terjadi bertahun-tahun adalah keterkaitan antara identitas keagamaan dan hak publik. Meski kelompok aliran kepercayaan mendapatkan tempat dalam UU tetapi mereka tidak punya tempat dalam KTP.

Kebijakan Orde Baru Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967 dan SE Mendagri tahun 1978 yang hanya memberi pilihan 5 agama dalam KTP memaksa kelompok-kelompok penghayat dan agama non resmi lainnya “menumpang” di salah satu agama resmi.

Bahkan, penganut Khonghucu yang secara nomenklatur disebutkan sebagai agama resmi pun mengalami de-legitimasi akibat dari kebijakan orde baru tentang budaya China.

Para penganut Khonghucu pun ikut numpang di agama Buddha, Kristen, Katolik untuk dapat hidup “normal” sebagai warga Indonesia.

Hak masyarakat Khonghucu didapatkan kembali melalui Kepres No 6 tahun 2000 di era Presiden Gus Dur. Kepres ini membatalkan inpres yang membatasi hak masyarakat Khonghucu tadi.

Pascareformasi, keberpihakan negara terhadap eksistensi kepercayaan lokal lebih maju. Berbagai regulasi dibuat untuk memfasilitasi para penganut kepercayaan mendapatkan haknya sebagai warga Indonesia dalam situasi yang lebih baik, seperti:

1). UU No 23 tahun 2006 dan PP no 37 tahun 2007 yang mengakui pernikahan penghayat kepercayaan melalui mekanisme administratif. Termasuk bolehnya mengosongkan “agama” dalam kolom KTP.

2). Permendikbud No. 77 tahun 2013 yang mengatur perlindungan terhadap kepercayaan. Pointnya cukup menarik meliputi: a. perlindungan terhadap eksistensi lembaga kepercayaan dan lembaga adat, b. perlindungan dari pencitraan dan stigma kurang baik c. perlindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan, d perlindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai sejarah dan nilai spiritual oleh lembaga kepercayaan dan lembaga adat, d). pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan atau aparatur negara.

3). Keputusan MK tahun 2017 yang membolehkan pencantuman kepercayaan pada KTP.

Langkah Direktorat aliran kepercayaan membuka prodi aliran kepercayaan di Untag (universitas 17 agustus) Semarang pada 2019 lalu merupakan terobosan penting bagi penghayat aliran kepercayaan untuk mendapatkan hak pendidikan yang selama ini terabaikan.

Proses perkuliahan sudah mulai dilakukan pada Juni 2019 dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat penghayat kepercayaan.

Problem mendasar dari pelayanan negara terhadap agama non resmi adalah “definisi agama dan kepercayaan.” Negara menganut paham monoteistik dan mayoritarianisme (Smith, 2004).

Kebijakan keagamaan negara lebih banyak “menguntungkan” kelompok mayoritas. Bahkan, agama yang mendapatkan support besar adalah agama yang mendorong modernisasi dan ideologi developmentalisme yang diusung oleh negara (Bachtiar Efendi, 2012).

Oleh karena itu, kebijakan pelayanan keagamaan hanya berbasis pada agama-agama monoteis. Yang paling awal mendapatkan pelayanan keagamaan melalui urusan agama adalah Islam dan Kristen/Katolik.

Agama Hindu dan Buddha barulah belakangan mendapatkan tempat dalam nomenklatur kementerian agama. Agama yang didefinisikan oleh negara diadopsi dari definisi agama-agama besar.

Definisi ini bahkan menjadi fondasi bangsa Indonesia melalui pancasila. Konsep ketuhanan yang diterima oleh Pancasila adalah monoteisme. Hal ini berimplikasi pada “tersingkirnya” kelompok penghayat kepercayaan lokal yang dikonstruksi sebagai kepercayaan yang politheistik.

Bahkan, dalam satu fase dianggap tidak memiliki Tuhan (sesuai paradigma agama monoteistik). Hal inilah yang memaksa kelompok agama lokal seperti Tolotang berintegrasi dengan salah satu agama resmi di Indonesia.

Kementerian agama sebagai lembaga negara yang mengurusi agama tidak memiliki kebijakan apapun terkait dengan eksistensi kelompok penghayat kepercayaan.

Nomenklatur negara menempatkan penghayat aliran di bawah otoritas kementerian pendidikan dan kebudayaan menyebabkan Kemenag tidak berkewajiban untuk melakukan pelayanan kepada kelompok penghayat.

Ini adalah terjemahan dari pemisahan definisi agama dan aliran kepercayaan. Kementerian agama tidak memiliki nomenklatur yang memungkinkanya melakukan pelayanan terhadap kelompok penghayat kepercayaan.

Pada 2013, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama R.I., pernah mengusulkan untuk pembentukan direktorat jenderal urusan penghayat kepercayaan. Tetapi, hingga hari, ini usulan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konstruktif.

Langkah ombudsman di awal 2020, patut diapresiasi. Lembaga negara menyatakan adanya mal-administrasi terhadap aliran kepercayaan akibat dari tidak adanya nomenklatur di lembaga pemerintahan.

Ombdusman mengusulkan kepada pemerintah untuk menyusun regulasi dan menata kelembagaan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada kelompok agama dan aliran kepercayaan di luar enam kelompok agama. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *