Thu. Sep 24th, 2020

BLAM

KEREN

Belajar Penanganan Covid-19 dari Aceh?

6 min read

Sumber foto: kba.one

4,090 total views, 2 views today

Oleh: Saprillah (Kepala Balai Litbang Agama Makassar)

Aceh memang istimewa. Di saat provinsi lain masih terus bergelut dengan Covid-19, Provinsi Aceh sudah boleh mengklaim berhasil mengendalikan penyebaran virus ini. Sudah 10 hari berturut-turut 0 kasus.

Aceh tidak sendirian. NTT dan beberapa provinsi lain juga sudah mulai melandai. Tetapi, Aceh tetap istimewa dan menarik. Setidaknya, untuk menjadi perspektif lain dalam melihat kasus Covid di tanah air.

Provinsi Aceh dinyatakan sebagai provinsi dengan sebaran covid terendah. Hingga 13 Juni 2020, kasus positif Aceh hanya 22 orang; 19 orang sudah sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. Plt. Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, sudah merilis video yang menjelaskan alasan keberhasilan Aceh.

Melalui video dan juga berita online, Plt Gubernur Aceh membeberkan lima kunci kemenangan daerahnya melawan Covid, yaitu; 1) Reaksi cepat; 2) Pemberlakuan jam malam; 3) Pemerintah yang overprotektif; 4) Warga yang patuh; dan 5) Kesiapan medis dan nakes. Keberhasilan Aceh ini mendapatkan apresiasi nasional. Jubir covid, Achmad Yurianto ikut menyatakan kegembiraan. Dia menyebut bahwa kepatuhan masyarakat Aceh sebagai kunci keberhasilan. “Aceh adalah salah satu provinsi luar biasa masyarakatnya patuh,” kata Yuri (indonews.id, 25 Mei 2020).

Saya ingin menguji klaim ini menggunakan metode Etnografi Digital. Yaitu, upaya untuk melacak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang bulan Maret – Juni 2020, di masa rentang Covid-19 mulai masuk di Aceh. Ini untuk melihat dinamika masyarakat Aceh dan korelasinya terhadap pengendalian Covid.

Dari lima faktor kunci yang disebutkan di atas, saya ingin menguji dua hal kebijakan politik, khususnya pemberlakuan jam malam yang disebut secara khusus oleh Plt Gubernur Aceh, dan kepatuhan warga yang dielu-elukan oleh jubir nasional.

Kebijakan Pemerintah Daerah

Dari penelusuran informasi di media, tidak ada kebijakan politik yang spesial di Aceh. Keputusan politik relatif sama dengan wilayah lain di Indonesia, seperti meliburkan sekolah, WFH (Work From Home) bagi ASN, instruksi menggunakan masker, serta imbauan untuk menutup sejumlah warung dan jaga jarak.

Tidak ada informasi pembatasan dan penutupan bandara dan pelabuhan, atau karantina wilayah,  seperti yang dilakukan pemerintah Papua.

Bahkan, ketika pemerintah menetapkan sembilan daerah di Aceh sebagai zona merah, beberapa pimpinan wilayah ini melakukan protes, karena menganggap daerahnya aman dan pergerakan virus sangat lambat.

Kebijakan Pemprov Aceh yang patut diapresiasi adalah pembentukan tim pengendali sebelum covid ditemukan dan pemberlakuan jam malam.

Saya ingin membahas pemberlakuan jam malam ini, di tengah perdebatan lock down atau tidak. Sebelum pemerintah pusat mengambil kebijakan PSBB di awal April, Pemprov Aceh sudah melakukan tindakan preventif yang strategis.

Pemberlakukan jam malam yang dimulai 29 Maret dan akan berakhir 29 Mei 2020. Jam malam diberlakukan dari pukul 20.30- 05.30 WIB.

Selama lima malam, suasana di Banda Aceh benar-benar sepi. Petugas kepolisian berjaga dengan ketat, dan mengawasi warga yang melakukan aktivitas malam hari.

Namun, ternyata ini hanya berlaku selama lima malam. Berbagai elemen masyarakat melakukan protes terhadap kebijakan ini. Trauma jam malam masa lalu dan ekonomi warga yang tersendat adalah basis protesnya.

Anggota DPR Aceh, Pahlevi, menganggap, pemberlakuan jam malam di Aceh tidak efektif mencegah virus, karena bandara dan pelabuhan Aceh tidak ditutup (kompas.com 3 April 2020).

Taqwaddin, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, juga mengeritik kebijakan jam malam dengan alasan traumatis masa lalu (detik.com, 02 April 2020).  Karena desakan berbagai pihak, pemberlakukan jam malam dihentikan pada 4 April 2020.

Ini berarti, pemberlakukan jam malam tidak bisa disebutkan menjadi faktor kunci pengendalian Covid 19 di Aceh. Oleh karena itu, alasan pemberhentian jam malam bukan karena pengendalian virus, tetapi lebih bersifat politis dan ekonomi.

Apalagi, setelah pemberlakuan jam malam dicabut, warga Banda Aceh mulai lagi melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di malam hari.

Saya ingin mengutip berita liputan6.com, 06 April 2020, sebagai berikut;

“ironisnya, pencabutan aturan tersebut dirayakan dengan kemunculan sejumlah eforia berlebihan dan cenderung menabrak protocol pencegahan virus Covid-19. Pantauan liputan6.com di kawasan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Minggu Malam, mulai terlihat beberapa titik kumpulan di beberapa warung kopi yang tidak mengindahkan physical distancing. Selain itu, beberapa kawanan pengendara di bawah umur terlihat membentuk arak-arakan sepeda motor lazimnya pemandangan yang ditemukan di malam akhir pekan.” 

Kepatuhan Warga

Kepatuhan adalah kata kunci global kedua melawan pandemik. Tudingan tentang warga kepala batu sebagai penyebab semakin menyebarnya virus ini mungkin sangat akrab bagi warga Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Tiga daerah yang kini menjadi episentrum Covid-19.

Warga Aceh dipuji sebagai warga yang patuh. Sayangnya, saya tidak menemukan indikator kepatuhan itu secara spesifik.

Bahwa, warga Aceh sudah banyak menggunakan masker, iya. Melakukan social distancing, juga iya. Tetapi, itu fenomena umum sekarang di Indonesia. Pemandangan kota besar sekarang sudah biasa dengan itu. Man with masker.

Liputan kompas cukup menghibur saya. Sejumlah desa di Banda Aceh menutup jalan-jalan masuk desa secara mandiri. Mereka juga proaktif mendata warga yang datang di wilayah masing-masing (regional.kompas.com.9 April 2020).

Meski liputan ini tidak menjelaskan seberapa banyak desa yang melakukan gerakan mandiri seperti ini, namun ini bisa dipromosikan sebagai sumbangan partisipasi warga Aceh terhadap penularan Covid-19 di wilayah Aceh. Kerja-kerja mandiri seperti ini memang bisa sangat efektif ketimbang menunggu instruksi dari sistem politik.

Di luar ini, saya kesulitan mendapatkan informasi tentang kepatuhan warga Aceh sebagai faktor determinan. Fenomena sosial sama saja dengan wilayah lain.

Bahkan, Survey yang dirilis oleh TDMRC (Tsunami and Disaster Mitigation Research Centre) Universitas Syiah Kuala, merilis hal sebaliknya.

Survei yang melibatkan 4.624 responden menyebutkan, bahwa 76% responden menghabiskan waktu atau berada di luar rumah. Ketua tim peneliti mengonfirmasi, bahwa “masih banyak pula responden yang melakukan aktivitas di luar rumah untuk keperluan tidak penting seperti ke warung kopi dan resepsi pernikahan” (Dialeksis.com, 02 April 2020).

Ada pula berita yang dirilis merdeka.com (9 April 2020) yang menyebutkan, sejumlah pasar tradisional di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar belum menerapkan jarak fisik. Pedagang dan pembeli tampak saling berdekatan.

Padahal, pemerintah sudah menganjurkan menerapkan jarak fisik. Hal yang berubah dari situasi pasar di sana adalah tingkat keramaian yang menurun.

Fenomena sosial Aceh tidaklah istimewa. Sama saja dengan dinamika yang terjadi di Makassar. Sebagian warga taat, sebagian juga tidak taat. Artinya, tingkat kepatuhan warga yang diklaim sebagai faktor penting pengendalian penyebaran Covid-19, masih membutuhkan data pendukung yang lebih kuat.

Tak Menutup Masjid

Yang spesial dan “istimewa” di Aceh, justru pelaksanaan ibadah ritual. Sebagian besar (atau mungkin seluruh) masjid di Aceh tetap menggelar Salat Jumat. Tidak ada penundaan seperti wilayah lain.

Meski ada keputusan dari Majelis Ulama Indonesia untuk kebolehan menunda Salat Jumat, warga Aceh tampaknya memiliki sikap sendiri.

Di awal fatwa ini keluar (pertengahan Maret), warga Aceh bisa berkilah, wilayahnya masih zona hijau. Namun, ketika wabah ini sudah mulai masuk, pelaksanaan Salat Jumat di Aceh tetap dilakukan sebagaimana biasa.

Berita detik.com, 17 April 2020, menyebutkan, Salat Jumat di Masjid Agung Islamic Centre Lhoksmawe dan Masjid Raya Baiturrahman Aceh tetap digelar tanpa pembatasan jarak. Sebagian jamaah menggunakan masker. Namun, ada pula yang tidak.

Menjelang Ramadan, Aceh adalah satu-satunya wilayah yang tetap membolehkan salat taraweh berjamaah, dapat izin pula dari MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh. Salat tarwih digelar seperti biasa. Shaf-shaf masjid juga tidak dibuat berjarak.

Yang berbeda situasisnya adalah beberapa masjid menyediakan masker gratis kepada warga yang datang. Ramadan di Aceh (meski ada sebagian kecil yang tidak tarwih di rumah) berlangsung normal.

Rilis CNN menyebutkan, malam pertama tarwih ribuan warga memadati masjid Baiturrahman. Meski sedang hujan, minat warga tidak surut. Masjid terlihat penuh (meski tidak seramai tahun sebelumnya). Protokol jaga jarak dan pakai masker tidak sepenuhnya dipatuhi (CNN Indonesia, 23 April 2020). Fenomena yang sama juga terlihat di Masjid Islamic Centre Lhoksmawe.

Faktor X

Membaca data dan informasi tentang Aceh, saya sulit meyakini dua entitas; kebijakan politik dan kesadaran publik, sebagai faktor determinan. Juga, tidak berarti saya mengabaikannya. Tentu ada pengaruh.

Kebijakan jam malam, tentu memiliki dampak. Namun, yang dilakukan oleh pemerintah Aceh juga dilakukan oleh sebagian besar pemerintah daerah di Seluruh Indonesia.

Bahkan, Papua sudah mengambil tindakan menutup bandara sebelum pemerintah pusat menerapkan PSBB.

Polman (Polewali Mandar) sudah menutup wilayah sebelum ada kasus terjadi. Gorontalo sudah menyiapkan tim gugus sebelum pasien 01 ditemukan. Pun, tindakan penanganan medis di Aceh sama saja dengan wilayah lain, dengan menyediakan rumah sakit khusus dengan fasilitas penangan covid.

Bahkan, ketika wilayah lain mengambil kebijakan meniadakan salat Jumat dan salat tarwih, Aceh justru sebaliknya. Warga Aceh pun sama saja dengan beberapa wilayah di Indonesia. Ada yang taat, ada juga yang bandel. Tetapi  menariknya, pergerakan virus di Aceh sangat lambat dan menjadi terendah di Indonesia.

Faktor X adalah faktor yang saya yakini bekerja di sini. Plt Gubernur Aceh melalui video juga menyebut beberapa Faktor X, antara lain anugerah Tuhan, ras, dan topografi. Tentunya ini butuh kajian.

Boleh saja, Faktor X-nya adalah “blessing in disguise. Saya tentu tidak mau berandai-andai begitu saja. Tetapi, warga beragama biasanya sangat percaya berkah.

Saya ingat, ketika Tsunami dengan kejam menyerang Aceh, Masjid Baiturrahim tetap berdiri kokoh. Kita semua percaya itu berkah. Jangan-jangan Faktor X-nya adalah karena warga Aceh tetap keukeuh ke masjid. Entahlah!

Atau, jangan-jangan, virus yang menyebar ke Aceh adalah virus yang sudah bermutasi, dan kekuatannya sudah lemah. Ada banyak “jangan-jangan” dalam samudera ketidakpastian.

Poinnya, kita sangat butuh penjelasan ilmiah tentang sifat dan jenis virus ini. Bagaimana pengaruh topografi, ras, dan lain-lain terhadap  penyebaran virus ini. Jika tidak, Faktor X akan dipercayai sebagai faktor penting.

Tapi, tunggu dulu.

Meski selama beberapa hari 0 kasus, namun ketika tulisan ini ditulis, kasus postitif covid di Aceh bertambah lima (5). Pertambahan yang cukup besar bagi Aceh. Artinya, cerita tentang Covid-19 di Aceh, ternyata belum tamat. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *