Sat. Sep 26th, 2020

BLAM

KEREN

Robohnya Rumah Ibadat Kami

6 min read

Seorang berdoa di dekat masjid. Sumber foto: Harian Metro

4,143 total views, 2 views today

Oleh: Syamsurijal (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

Di titimangsa 1955, cerita pendek A.A. Navis, di majalah Kisah, dengan judul “Robohnya Surau Kami”, menuai kontroversi. Cerita itu, oleh sebagian kalangan dianggap mengejek Islam. Tetapi, berpuluh-puluh tahun kemudian, cerita-cerita muram tentang rumah ibadat yang dirobohkan, termasuk di antaranya Surau, betul-betul terjadi.

Inti cerita dari A.A.Navis, sejatinya, bukan tentang rumah ibadat yang roboh, tetapi kritik terhadap perilaku umat Islam yang hanya mementingkan kesalehan individu, dan melalaikan ibadat sosial.

Surau yang roboh dalam tulisan A.A, Navis pada masa silam itu, hanya menunjukkan, betapa rapuhnya umat Islam yang hanya mementingkan kesalehan individu, tetapi abai terhadap persoalan sosial kemasyarakatan.

Saya teringat kembali dengan cerpen A.A.Navis tersebut, karena akhir-akhir ini rumah ibadat yang gagal berdiri, disegel, dibakar, atau dirobohkan, nyata terjadi dalam arti yang sesungguhnya.

Entah apa yang akan dituliskan A.A. Navis, andai sekarang ia masih hidup, dan menyaksikan peristiwa-peristiwa nyata robohnya rumah ibadat tersebut. Mungkin, cerpen Robohnya Surau Kami akan muncul jilid keduanya.

Belum lama berselang, misalnya, beredar video yang memerlihatkan perusakan sebuah bangunan oleh sekelompok orang di Perumahan Griya, Agape, Kelurahan Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Bangunan itu, oleh sementara berita yang beredar di media sosial disebut musallah. Beberapa berita lainnya menyatakan bukan musallah, tetapi balai pertemuan umum. Yang jelas, apa pun nama bangunan itu, tetapi umat Islam menjadikannya sebagai tempat beribadat sementara.

Peristiwa perusakan itu, tentu ada latar belakangnya. Salah satunya, menurut berita yang beredar, karena tempat tersebut belum mengantongi izin sebagai tempat ibadat, tetapi sudah sering difungsikan untuk tempat beribadat.

Namun tentu saja, apa pun alasannya, melakukan perusakan terhadap bangunan tertentu, apalagi bangunan yang biasa ditempati untuk beribadat, tidak dapat dibenarkan.

Perusakan tempat ibadat di Kelurahan Tumaluntung tersebut, bukanlah kasus pertama di Indonesia.

Beberapa peristiwa serupa juga telah terjadi sebelumnya. Pada 2019 yang baru saja berlalu, pembangunan Pura di Desa Sukaurip, Bekasi, juga dihalangi oleh sekelompok orang.

Pada 2015, sebuah Masjid di Tolikara, Papua, juga dibakar oleh sekelompok massa. Masih di tahun yang sama yaitu 2015, Gereja di Singkil-Aceh, juga dibakar sekelompok masyarakat.

Kita juga masih ingat pada 2018 terjadi penolakan Persekutuan Gereja-gereja Jayapura terhadap renovasi Masjid Agung Al-Aqsha, Sentani-Jayapura. Ada pula pelarangan pendirian gereja di Yogyakarta, kasus gereja GKI Yasmin yang berlarut-larut, kasus gereja di Pangkep, Sulsel, dan masih banyak lagi peristiwa lainnya.

Jika diperbandingkan antara kasus-kasus perusakan dan pelarangan rumah ibadat dengan pertumbuhan rumah ibadat di Indonesia, mungkin persentasenya bisa dibilang kecil.

Data Kementerian Agama menunjukkan, dari rentang tahun 2013-2016, masjid bertumbuh dari 292.439 menjadi 296.797. Begitu pun Gereja Katolik, berkembang pesat dari 7.907 pada 2013 menjadi 13.228 pada 2016.

Pembangunan Pura juga mengalami peningkatan di rentang tahun yang disebut tadi. Yang mengalami penurunan adalah Gereja Kristen; dari 61.796 pada 2013, turun menjadi 57.166 pada 2016.

Kendati persentase perusakan rumah ibadat dibanding dengan pendiriannya bisa dibilang kecil, peristiwa perusakan dan pelarangan rumah ibadat yang semakin marak akhir-akhir ini tidak bisa dianggap sepele.

Dalam negara yang kebebasan beragamanya dijamin UUD 1945, masih terdapat kasus-kasus perusakan dan pelarangan rumah ibadat adalah hal yang tidak bisa diterima akal sehat. Apalagi, negara ini disebut sebagai negeri yang toleran, damai, permai, gemah ripah loh jenawi.

Kesulitan mendirikan rumah ibadat dan kasus perusakan rumah ibadat seperti dalam laporan Setara Institute maupun Wahid Institute, biasanya dialami oleh kelompok-kelompok minoritas dalam satu masyarakat.

Gereja, Pura atau Vihara misalnya, sulit berdiri di tengah mayoritas umat Islam. Sebaliknya, masjid juga sulit didirikan di daerah mayoritas Kristen, atau agama lain. Tentu tidak semua daerah mengalami hal sama.

Di daerah tertentu, dengan toleransi yang berjalan baik, hampir tidak ada persoalan pendirian rumah ibadat yang dialami kelompok minoritas.

PBM No. 9 & 8 tahun 2006

Salah satu yang sering dijadikan alat untuk melegitimasi penolakan pendirian Rumah Ibadat oleh kelompok warga tertentu, adalah: “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 tahun 2016,” atau lazim disebut dengan “PBM 9 & 8/2016”.

Peraturan ini sendiri, sejatinya, bukan semata-mata mengatur tentang pendirian rumah ibadat, tetapi juga mencakup pengaturan FKUB dan peran Pemerintah Daerah dalam merawat kerukunan.

Sementara aturan tentang pendirian rumah ibadat hanya diatur dalam beberapa pasal saja, persisnya dalam pasal-pasal yang terdapat di BAB IV dan BAB V.

Dalam PBM 9 dan 8 ini, beberapa pasal yang sering menjadi dasar untuk menolak pembangunan rumah ibadat adalah pasal 14 ayat 1 yang berbunyi: ”Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan bangunan gedung.”

Juga, pasal yang memuat persyaratan khusus, yaitu adanya penganut agama bersangkutan sebanyak 90 orang, yang dibuktikan dengan foto copy KTP (Pasal 14 ayat 2.a). Selain itu, harus ada dukungan masyarakat sekitar sebanyak 60 orang (Pasal 14 ayat 2.b).

Dalam kasus rumah ibadat di Kelurahan Tumaluntung, Minahasa Utara, salah satu alasan beberapa warga dan tokoh masyarakat menolak pendirian musallah, karena belum adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta rekomendasi FKUB.

Mengenai IMB memang terkait Pasal 14 ayat 1. Akan halnya rekomendasi FKUB biasanya akan keluar jika memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2, maupun ayat 1.

Masalahnya, dalam banyak kasus, seringkali kelompok yang ingin mendirikan rumah ibadat telah berupaya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tetapi tetap saja terbentur soal-soal administrasi dan birokrasi yang (sengaja) berbelit-belit. Hal ini biasanya terjadi, meski tidak selalu, ketika agama minoritas yang akan mendirikan rumah ibadat di suatu daerah.

Lolos dalam soal administrasi, belum tentu dapat rekomendasi lagi dari FKUB. Kadang-kadang mereka tertahan mendapatkan rekomendasi dengan alasan; jumlah pemeluknya tidak mencapai 90, jemaahnya banyak dari luar kampung dan masyarakat sekitar tidak mendukung.

Lagi-lagi, orang atau kelompok yang menolak tersebut atas nama pasal 14 ayat 1, PBM 9 & 8/2016. Di tingkat implementasi kebijakan terjadi semacam politisasi aturan untuk menghalangi penganut agama lain mendirikan rumah ibadat.

Kerentanan PBM 9 & 8 ini disalahtafsirkan dan dijadikan alat untuk menghalangi pendirian rumah ibadat, membuat beberapa aktivis kebebasan beragama. Misalnya, Setara Institute meminta aturan ini ditinjau ulang. Alasannya, aturan tersebut justru menghalangi kebebasan beragama masyarakat yang telah dijamin UUD 1945, pasal 28 E.

Pada dasarnya, hak orang untuk memeluk agama dan menjalankan agama adalah hak yang tidak bisa ditunda berlakunya (non derogable right). Apalagi Indonesia sendiri meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR-1996) melalui UU No.12/2005.

Politisasi PBM

Dalam beberapa pasal, di antaranya; 18, 20, 26 dan 27, telah dipertegas bahwa, kebebasan beragama adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat.

Hanya saja, kebebasan beragama sendiri mencakup dua hal, yaitu forum Internum dan Forum Eksternum.

Forum internum adalah kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan, serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan.

Forum Internum ini adalah hak yang bersifat absolut, tidak bisa dikurangi/dibatasi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).

Sementara Forum Eksternum, yakni kebebasan eksternal untuk memanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadat, baik secara pribadi, maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka.

Termasuk pula, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadat, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, dan mengelola organisasi keagamaan.

Ranah Forum Eksternum (manifestasi agama) dimungkinkan adanya pembatasan-pembatasan. Tetapi, pertimbangan-pertimbangan pembatasan itu harus sejalan dengan prinsip HAM, pertimbangan moral, dan keamanan bersama. Bukan atas dasar suka atau tidak suka.

Mengatur pendirian rumah ibadat, dengan demikian, tidaklah menjadi soal, sejauh tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang untuk beribadat. Pengaturan yang dimaksud hanya untuk mengatur tertib sosial dan agar kerukunan beragama bisa tetap berjalan baik.

Sayang sekali memang, dalam beberapa praktiknya di lapangan, PBM No. 9 dan 8 ini, memiliki celah untuk dipolitisasi. Salah satunya, karena dalam pasal 14 ayat 2.b, ada ruang yang memungkinkan masyarakat sipil untuk turut campur. Hal semacam ini perlu mendapat perhatian untuk menghindari apa yang saya sebut tadi sebagai “politisasi PBM”.

Di luar problem regulasi ini, dalam beberapa tahun terakhir, identitas atas nama agama semakin mengeras. Tembok pemisah dibangun semakin tinggi, garis batas semakin tebal.

Kelompok-kelompok tertentu makin sulit menerima komunitas lain di luar dirinya. Jika pun diterima, harus tunduk di bawah otoritas kelompok yang dominan.

Walzer menyebut, toleransi semacam ini sama sekali tidak ideal. Soalnya, kelompok berbeda diterima berada dalam lingkungan mereka, tetapi keberadaannya tidak punya arti apa-apa.

Dua persoalan inilah, yang saya istilahkan persoalan atas (struktur/aturan) dan persoalan dari bawah (problem menguatnya identitas masyarakat) yang perlu segera diselesaikan silang sengkarutnya.

Dengan itu, kita tentu berharap tidak ada lagi rumah ibadat yang dirobohkan. Tidak ada lagi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng yang tidak bisa berdiri.

Rumah-rumah Tuhan harusnya tegak di mana-mana di muka bumi ini. Sebab, di sanalah salah satu tempat orang beragama untuk menyemai spiritualitasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *