Sat. Dec 5th, 2020

BLAM

KEREN

Radikal, Bermakna Positif atau Negatif?

7 min read

Sumber gambar: majalah.tempo.co

5,217 total views, 4 views today

Oleh: Badruzzaman (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

Tulisan kali ini, berbeda dengan tulisan saya terdahulu. Bila selama ini saya kerap mengulas mengenai teknologi pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta penerapannya dalam proses pembelajaran. Maka, pada kali ini, saya ingin menulis tentang wacana radikal.

Dewasa ini, konsep radikal begitu ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Muncul berbagai konsep terkait kata radikal itu. Seperti: radikalisme, radikalisme agama, terpapar radikalisme, radikalisme, terorisme, dan sebagainya.

Secara etimologi, radikal bermakna positif (baik). Kosa kata ini berasal dari bahasa Latin, radix yang semakna dengan root, yang berarti akar. Radikal merupakan konsep yang semula dipergunakan dalam ilmu Sosiologi. Konsep ini dipergunakan untuk menggambarkan sebuah sistem sosial yang mengalami perubahan total secara cepat.

Konsep ini juga dipakai untuk mencitrakan kelompok atau gerakan politik tertentu, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan atau pembaharuan elektoral, seperti perubahan sistem kerajaan kepada republik, atau sistem pemerintahan terpimpin kepada demokrasi. Beberapa ahli juga mengaitkan konsep ini dengan paham liberalisme.

Sejatinya, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat, baik berupa perubahan nilai, perubahan norma, hingga perubahan tingkah laku masyarakat.

Perubahan sosial cenderung mengarah pada perubahan positif, seperti dari masyarakat nomaden ke menetap, masyarakat agraris ke industri, desa menjadi kota, perkembangan kecanggihan produk teknologi, termasuk penggunaan teknologi multimedia dan internet, dan lain sebagainya.

Konsep radikal bermakna positif di berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan secara radikal bermakna positif pada aspek politik. Imperium Kolonial (abad 15-19), di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, setidaknya dilakukan oleh negara-negara tertentu: Spanyol, Portugal, Belanda, Inggeris, dan Jepang.

Negara-negara penjajah mendominasi dan mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam negara jajahannya dengan cara berbeda.

Dominasi dan eksploitasi tersebut merusak politik, psikologi, dan moral negara jajahan. Perubahan radikal terjadi ketika negara-negara terjajah berhasil menuntut dan meraih kemerdekaan. Sistem kenegaraan otoriter berubah menjadi lebih moderat, berbentuk republik dan parlementer, termasuk di Indonesia.

Masyarakat Indonesia belum melupakan peristiwa pergantian Pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi. Meskipun Bacharuddin Yusuf Habibie yang menggantikan Soeharto menyatakan, perubahan itu bukan revolusi, tetapi evolusi yang dipercepat. Namun, perubahan secara total dan cepat terhadap proses elektoral terjadi.

Semula rakyat hanya dilibatkan untuk memilih partai tertentu. Kemudian, partai terpilih yang menentukan anggota legislatif yang akan memilih presiden, berubah total dan cepat menjadi, rakyat dilibatkan untuk menentukan anggota legislatif bahkan presiden. Perubahan radikal ini disambut hangat seluruh rakyat Indonesia.

Renaissance

Perubahan secara radikal juga bermakna positif pada aspek ilmu pengetahuan. Renaissance merupakan masa yang mengganti dominasi masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran Kristiani. Ia merupakan gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal.

Bermula di Italia lalu menyebar ke seluruh Eropa pada abad 16. Renaissance dipenuhi revolusi yang terjadi di banyak kegiatan intelektual. Gerakan Renaissance membantu meningkatkan kebutuhan atas hasil pengamatan atau observasi.

Sarjana Renaissance menggunakan metode humanis dalam riset.  Mereka juga mencari hubungan realisme dengan emosi manusia dalam seni. Pengaruh Renaissance dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu pengetahuan, agama, dan aspek lain di bidang intelektual.

Makna positif dari perubahan radikal juga ditemukan pada aspek pengolahan sumber daya  alam. Pengolahan alam semula menggunakan tenaga  hewan dan manusia kemudian digantikan dengan mesin. Revolusi Industri, 1750-1850, merupakan perubahan secara besar-besaran terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi.

Mesin mulai digunakan sebagai alat untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai komersial. Aktivitas ekonomi dilakukan dengan menggunakan mesin, mulai dari home industri sampai kepada produksi sarana teknologi canggih dalam skala besar.

Pengembangan teknik pembuatan besi pun muncul sebagai  bahan  baku merakit mesin produksi massal. Peningkatan eksploitasi batu bara dan penggunaannya meningkat sebagai bahan bakar dan perkembangan pembangkit tenaga listrik untuk menjalankan mesin produksi. Pembangunan terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api meningkat sebagai sarana distribusi produk industri.

Revolusi Industri telah menimbulkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisasi. Berkembangnya industrialisasi telah memunculkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru, terjadi urbanisasi, munculnya golongan pengusaha dan pekerja, serta gerakan revolusi sosial.

Revolusi Industri juga mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara dan pertumbuhan ekonomi kapitalis.

Pada bidang teknologi, perubahan radikal terjadi pada teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat dunia beralih dari menggunakan teknologi serba fisik kepada teknologi elektronik. Perubahan terjadi di berbagai sektor akibat perkembangan produk teknologi digital dan internet.

Disruption

Kondisi ini sering disebut disruption. Produk teknologi lama yang berbasis fisik menghilang dengan cepat karena munculnya inovasi baru teknologi digital dan internet yang efisien dan menyeluruh.

Sebagai sebuah  inovasi, produk ini tentunya bersifat destruktif dan kreatif. Pembaca masih mengingat teknologi komunikasi berfasilitas kabel, saat ini menghilang dan digantikan sebuah layanan komunikasi berbasis data, voice maupun video (seluler).

Namun, produk mutakhir ini juga memunculkan berbagai kreativitas. Hampir seluruh aspek kehidupan dan layanan publik telah memiliki produk teknologi berbasis elektronik (digital dan internet).

Layanan publik berbasis elektronik pun bermunculan. Seperti: e-government (layanan administrasi pemerintahan), e-banking (layanan keuangan perbankan), e-learning (layanan pendidikan), e-performansi (aplikasi pengukuran kinerja dan perilaku pegawai Kementerian Keuangan), Si-Eka (Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI, e-peneliti (sistem penilaian kinerja peneliti nasional), dan lain sebagainya.

Perubahan secara radikal pada bidang pendidikan juga pernah  terjadi, khususnya  di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah  melakukan  perubahan kurikulum yang sentralistik menjadi desentralistik. Ketika Kurikulum Nasional tahun1994 diberlakukan, para guru mengenal Garis-Garis Besar Program Pengajaran.

Petunjuk pengajaran tersebut merupakan bagian dari Kurikulum Nasional yang telah disusun secara lengkap oleh pemerintah. Guru hanya diberi kewenangan untuk menentukan alokasi waktu pengajaran, strategi, dan metode pengajaran dan alat bantu mengajar.

Pada 2006, pemerintah mengeluarkan kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Tata aturan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum pengajaran diserahkan ke satuan pendidikan. Pemerintah pusat hanya mengeluarkan standar umum pendidikan nasional (SNP).

Kebijakan perubahan kurikulum tersebut berdampak sosial, khususnya kepada warga sekolah. Kepala satuan pendidikan dituntut untuk mampu membuat KTSP dan menginterpretasi delapan standar SNP. Para guru pun juga demikian, mereka dituntut untuk mampu membuat program dan perangkat pengajaran secara mandiri.

Dalam upaya mencapai tuntutan tersebut, pemerintah harus melakukan sejumlah tertentu program peningkatan kemampuan untuk mengimplementasikan KTSP. Dibuatlah pelatihan penyusunan KTSP bagi kepala-kepala satuan pendidikan, dan pelatihan penyusunan program dan perangkat pengajaran bagi guru mata pelajaran.

Program ini tampaknya berdampak positif. Tidak ada lagi kepala sekolah  yang tidak memahami proses merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi KTSP. Semua guru telah mampu membuat  program dan perangkat pembelajaran secara mandiri.

Perubahan radikal terhadap teknologi pendidikan diwacanakan lagi oleh Menteri Nadiem Makarim, khususnya ujian nasional.

USBN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berencana untuk mengganti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan Asesmen Kompetensi, sesuai penjelasannya dalam Rapat Kerja Komis X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia berkeinginan untuk mengembalikan semangat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Desentralisasi Pendidikan.

Menurut Nadiem Makarim, Asesmen Kompetensi merupakan sistem penilaian hasil belajar yang mengukur tingkat kemampuan siswa melakukan analisis, bukan menghafal materi pelajaran. Asesmen Kompetensi merupakan sistem penilaian hasil belajar berdasarkan essay, prestasi, porto folio, karya, dan proyek.

Ujian  USBN melahirkan  realitas berbeda dengan semangat Desentralisasi Pendidikan. Kedaulatan satuan pendidikan menentukan penilaian tingkat prestasi siswa tidak terjadi. Para Dinas Pendidikan tingkat Propinsi dan Kota/Kabupaten mengumpulkan soal-soal USBN lalu didistribusikan ke setiap  satuan pendidikan untuk dijadikan alat mengukur prestasi siswa.

Kebijakan ini menyebabkan setiap satuan pendidikan dan guru tidak bisa melakukan haknya secara independen dan mandiri.

Kurikulum Nasional Tahun 2013 merupakan standar pendidikan nasional. Di dalamnya telah  terurai sejumlah kompetensi dasar (KD) pada setiap mata pelajaran dan kompetensi kelulusan (KL) pada setiap satuan pendidikan yang ditentukan secara nasional. Kedua kompetensi tersebut tercantum di masing-masing tingkatan satuan pendidikan, SD, SMP, dan SMA.

Penilaian dan penetapan kelulusan siswa merupakan kedaulatan satuan pendidikan. Soal-soal ujian sejatinya dibuat oleh masing-masing guru sesuai mata pelajaran yang diampu, karena hanya guru yang bisa mengadaptasi KD dan muatan kearifan lokal dalam soal ujian.

Satuan pendidikan yang berwenang menetapkan kelulusan seorang siswa, karena hanya sekolah yang mengetahui tingkat pencapaian kapabilitas dan level prestasi siswanya terhadap KL.

Menurut Nadiem Makarim, kebijakan ini nantinya akan berimplikasi pada tingkat kompetensi guru. Setiap guru bakal terbiasa dan mahir  dalam melakukan meta-kognisi. Setiap guru akan terbiasa melakukan interpretasi terhadap kompetensi inti (KL) dan  KD mata pelajaran yang diampu kemudian menyusun materi ajar dan mengajarkannya serta menyusun instrumen penilaian dan soal-soal untuk mengukur tingkat prestasi siswanya.

Setiap guru harus melalui proses ini, tanpa memandang tingkat kompetensinya. Proses ini disebut oleh Nadiem Makarim sebagai Kemerdekaan Belajar.

Satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk melaksanakan Asesmen Kompetensi. Satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyusun atau menentukan soal-soal akan dipakai mengukur tingkat prestasi dan kelulusan siswa, termasuk menggunakan soal-soal USBN Ujian Nasional terdahulu.

Sekolah juga diberi kewenangan untuk menggunakan metode-metode baru untuk melakukan penilaian keberhasilan belajar. Namun pemerintah juga akan mendorong satuan pendidikan yang sudah memiliki kesiapan untuk menerapkan sistem penilaian hasil belajar secara Asesmen Kompetensi.

Kebijakan ini akan diikuti beberapa program, khusus meningkatkan kemampuan satuan pendidikan menerapkan Asesmen Kompetensi. Pemerintah akan memprogramkan kegiatan pembimbingan kepada satuan-satuan pendidikan yang belum siap menerapkan Asesmaen Kompetensi, sampai pada memperbanyak contoh-contoh model dan modul.

Demikian sejumlah bukti tentang pemaknaan positif konsep “Perubahan Radikal” dalam berbagai kehidupan sosial manusia. Namun perubahan radikal tampaknya dimaknai secara negatif jika bersentuhan pada persoalan dogmatif.

Dogma merupakan prinsip utama yang harus dijunjung oleh semua umat agama tertentu. Ia mengandung ajaran-ajaran teologi yang dianggap telah terbukti baik. Sehingga, usulan untuk  membantah atau merevisi ajaran-ajaran tersebut dimaknai sebagai keengganan menerima atau keraguan terhadap agama.

Sederet bukti historis yang menggambarkan otoritas penganut agama tertentu memberikan reaksi negatif terhadap upaya perubahan secara radikal terhadap  beberapa dogma agama. Bukti-bukti historis tersebut akan diuraikan pada tulisan berikutnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *