Tue. Mar 31st, 2020

BLAM

KEREN

Compulsory Education dan Free Education

5 min read

Sumber gambar: 123rf.com

2,892 total views, 6 views today

Oleh: Badruzzaman (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

Penulis yakin, pembaca pernah mengalami kemudahan mendaftarkan anaknya di satuan pendidikan negeri. Orang tua calon siswa hanya datang ke satuan pendidikan tersebut meminta formulir pendaftaran siswa baru, mengisi, lalu menyetor kembali. Anaknya sudah terdaftar sebagai calon siswa di SD tanpa harus mengeluarkan biaya pendaftaran.

Kondisi serupa juga terlihat di SMP dan SMA, meskipun proses penerimaan siswa baru sudah selektif (berdasarkan prestasi belajar yang telah diperoleh pada satuan pendidikan sebelumnya), namun efisiensi mendaftarkan anak di tingkatan satuan pendidikan tersebut masih dialami.

 

Efisiensi tersebut di atas semakin dirasakan di era teknologi informasi dan komunikasi ini. Setiap orang tua siswa pernah mengalami kepayahan mendaftarkan siswa di satuan pendidikan pada sebelum 2010-an. Mereka berbondong-bondong mendatangi satuan pendidikan yang dituju dan antre menunggu giliran memeroleh dan menyetor formulir pendataran, serta berkas-berkas yang diperlukan.

 

Namun, lima tahun terakhir ini, kondisi ini sudah semakin berkurang. Proses pendaftaran siswa baru dilakukan secara online. Orang tua siswa atau siswa dapat mendaftarkan diri sebagai calon siswa di rumah atau fasilitas internet lainnya, tanpa harus datang ke satuan pendidikan untuk antre menunggu giliran menyetor berkas pendaftaran.

Kondisi ini disebabkan oleh program Wajib Belajar. Konsep wajib belajar telah diformalkan oleh negara dengan mencantumkan pada regulasi pendidikan yang diikuti dengan kebijakan pendidikan gratis.

Di Indonesia, program wajib belajar dicantumkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan amanat tentang wajib belajar pada pasal 18. “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.

Pakar pendidikan internasional menggunakan konsep Compulsory Education, mengacu pada periode pendidikan yang perlu oleh setiap orang. Orang tua berkewajiban untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah tertentu.

Program ini memastikan secara hukum kepada orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk mendapatkan haknya mengecap pendidikan formal.

Program teknologi pendidikan ini biasanya menyasar satuan pendidikan dasar dan menengah. Masing-masing negara menetapkan kebijakan berbeda sasaran program Compulsory Education, antara lain 4 tahun, 6 tahun, 9 tahun, atau 12 tahun.

 Compulsory Education umumnya diikuti kebijakan Free Education (Pendidikan Gratis). Pendidikan gratis merupakan pendidikan yang didanai melalui kebijakan pemerintah atau organisasi non pemerintah lainnya.

Pendidikan gratis umumnya menyasar satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, sesuai dengan sasaran program wajib belajar. Namun di beberapa kasus kebijakan pendidikan gratis menyasar lebih banyak tingkatan pendidikan dari pada program wajib belajar.

Program wajib belajar telah diprogramkan oleh berbagai negara dengan pola yang berbeda. Beberapa negara di Amerika Serikat dan Eropa memberi nama program teknologi pendidikan (wajib belajar) mereka dengan istilah K-12. K adalah kindergarten (Taman Kanak-Kanak), sementara 12 adalah tingkatan kelas dari kelas 1 sampai kelas 12.

Program K-12 digunakan di Amerika Serikat untuk menunjukkan jumlah tahun dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Program ini mendanai seluruh aktivitas pendidikan di mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA.

Meskipun perubahan pola demografi di Amerika mendesak pemerintah untuk melakukan pengembangan, di antaranya membentuk Transitional Grades (Kelas Transisi), suatu program untuk mengatasi kesenjangan pembelajaran antarsetiap tingkatan satuan pendidikan, diperuntukkan kepada siswa yang belum siap atau matang.

Di Perancis, pemerintah menetapkan Compulsory Education berdasarkan usia peserta didik. Anak yang diwajibkan untuk ikut wajib  belajar adalah anak yang berusia 6–16 tahun.

Pemerintah Mesir memprogramkan wajib belajar sembilan tahun. Program ini mewajibkan bersekolah kepada anak-anak yang berusia 6 sampai 14. Meskipun program wajib belajar sembilan tahun, pendidikan gratis di Mesir mencakup semua tingkatan pendidikan.

Di Malaysia, wajib belajar diperuntukkan bagi anak 6 sampai 11 tahun. Program wajib belajar diterapkan pada satuan pendidikan dasar selama 6 tahun dan satuan pendidikan menengah selama 5 tahun. Pemerintah Malaysia juga menyediakan dana (pendidikan gratis) untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 11 tahun itu.

Di Indonesia, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun sejak 2013. Program ini diikuti dengan kebijakan pendidikan gratis oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada satuan pendidikan dasar dan menengah, baik negeri maupun sebagian swasta.

Selain itu pemerintah daerah juga mengucurkan dana pendidikan gratis BOSDA. Demikian halnya dengan madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama Islam ini juga mendapat kucuran dana BOS dan BOSDA.

Program wajib belajar tidak serta-merta diiringi oleh kebijakan pendidikan gratis. Proses pendidikan pada satuan pendidikan  tidak dominan ditentukan  oleh penyediaan dana operasional.

Hasil penelitian tentang Kualitas Madrasah Aliah (MA) di lima provinsi wilayah  kerja Balai  Litbang Agama Makassar (Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan  Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) mengindikasikan demikian.

Penelitian multiyear yang menyasar seluruh MA negeri dan swasta ini mengukur tingkat kedekatan kualitas MA pada Sandar Nasional  Pendidikan  (SNP) dalam delapan komponen pendidikan, yaitu, standar isi, kelulusan, proses, pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan evaluasi. Hasil penelitian menujukkan, kualitas pembiayaan ter-kategori terendah tingkat kualitasnya mendekati SNP.

Sementara komponen lain, terutama komponen isi, proses dan tenaga kependidikan terkategori di atas 75% mendekati SNP. Kondisi ini mengindikasikan, penyediaan dana pendidikan yang maksimal tidak menjadi pendukung utama pada tingkat kualitas proses pendidikan.

Kesadaran terhadap kewajiban belajar (pendidikan agama) telah lama disadari oleh masyarakat Indonesia. Selain perintah agama, kewajiban tersebut juga merupakan konstitusi nasional.

Kedua amanat (agama dan negara) tersebut yang memotivasi kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam proses pencerdasan bangsa, sehingga bermunculan berbagai lembaga pendidikan agama dan keagamaan baik formal, non-formal, maupun informal.

Andil masyarakat dalam pendidikan dapat dilihat pada menjamurnya satuan pendidikan agama berstatus swasta: madrasah, pesantren, TPA dan TPQ.

Proses pendidikan pada berbagai jenis satuan pendidikan tersebut berlangsung dengan baik meskipun memiliki pembiayaan yang sangat minim, bahkan tidak berbasis pembiayaan. Sejatinya, madrasah telah lama menerapkan pendidikan tak berbiaya (gratis).

Prof Riset Dr. H. Hamdar Arraiyah, MA, pernah menceritakan pengalamannya kepada penulis saat belajar di madrasah medio 1960-an. Hamdar mengaku tidak pernah mengalami tuntutan mengeluarkan uang untuk kepentingan proses pembelajaran. Semua kebutuhan pembelajaran ditanggung pemerintah, termasuk buku-buku paket.

Pesantren

Hal serupa dengan pesantren. Sejak kemunculannya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, pesantren tidak membebani santri dengan biaya pendidikan. Santri berkhidmat dengan cara membantu mengelola usaha ekonomi kiai, seperti terlibat membajak sawah, mengolah kebun, mengelola usaha dagang, dan lainnya.

Pendidikan gratis tidak hanya terlaksana di satuan pendidikan agama formal, namun juga pada pendidikan agama informan. Penulis masih mengingat ketika berusia di bawah 12, penulis belajar mengaji (membaca tulisan Al-Quran) di rumah salah seorang wanita berusia lanjut (termasuk keluarga penulis). Namanya, Nenek Parimeng.

Nenek Parimeng ini memiliki  banyak “ana’ pangaji” (semacam santri), termasuk penulis. Mulai belajar mengenal huruf-huruf Hijaiyah dengan metode Bagdadiyah, mengejjang, mangaji lalo, sampai menamatkan Al-Quran, penulis tidak pernah dituntut untuk membayar serupiah pun uang.

Sebagai bentuk pengabdian terhadap “guru pangaji”, penulis mengisi gentong penampungan air miliknya setiap selesai belajar. Air itu diperoleh dari suatu tempat (±200 meter) dari rumah “guru pangaji”.

Selain itu, guru pangaji juga menerima bentuk pengabdian dari ana’ pangaji-nya berupa “lise cera”. [Maccera’ merupakan tradisi berkurban orang Bugis dengan menyembelih hewan ternak (ayam, kambing, atau sapi).

Lise cera adalah hewan kurban yang telah dimasak. Gambaran tentang tradisi macera akan disampaikan pada tulisan lain]. Guru mangaji memperoleh lise’ cera’ ketika ana’ mangaji mencapai  tahapan tertentu belajar baca Al-Quran.

Tahapan tersebut adalah: selesai pembelajaran mangejjang, mangaji lalo mencapai surat Al-Alaq, menghabiskan bacaan juz Amma, mangaji lalo sampai ayat 19 surat Al Kahfi, dan ketika menamatkan Al-Quran.

Meskipun beberapa analis menyatakan bahwa program Compulsory Education dan Free Education di Indonesia belum maksimal, namun upaya pemerintah selama ini perlu di-apresiasi.

Kebijakan pemerintah dalam memenuhi hajat rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas telah dilakukan dalam batas kemampuan negara. Hal itu disebabkan oleh sejumlah prioritas pembangunan yang harus diwujudkan bersamaan dengan prioritas pembangunan pendidikan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. (ir)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *