Sun. Nov 29th, 2020

BLAM

KEREN

Penyederhanaan Birokrasi & Budaya Kerja Profesionalisme

5 min read

sumber gambar: KajianPustaka.com

3,609 total views, 4 views today

Oleh: Badruzaman (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

Wacana penyerderhanaan struktur birokrasi semakin nyata. Tahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), telah mengeluarkan surat edaran untuk menerapkan wacana tersebut.

Surat edaran bernomor 384 tahun 2019 tersebut, berisi tentang langkah strategis dan konkret untuk melakukan penyerderhanaan birokrasi. Sasaran utama penyerderhanaan birokrasi tersebut tertuju pada menghapus eselon III, IV, dan V di kementerian dan lembaga. Jabatan-jabatan struktural tersebut beralih kepada jabatan fungsional.

Pengelolaan institusi secara birokratis berakar dari Teori Struktural Fungsional. Teori ini berasumsi, setiap struktur memiliki fungsi. Institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial.

Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya. Bila terdapat sebuah fungsi yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah proses kerja, struktur harus dibentuk sebagai wadah untuk menjalankan fungsi tersebut  dengan efektif.

Institusi yang dikelola dengan paradigma Struktural Fungsional memandang individu sebagai bagian dari institusi tersebut. Individu atau organisme tersusun atas beberapa komponen untuk menjalankan peran atau tugas masing-masing sesuai tujuan institusi.

Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, individu atau organisme tersebut akan mengalami kegagalan atau gagal berfungsi. Setiap individu atau organisme memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung pencapaian tujuan institusi.

Berdasarkan asumsi ini, team working sangat  dibutuhkan. Team work merupakan bentuk kerja kelompok mencapai  misi dan tujuan institusi secara efektif dan efisien. Team work ini terdiri atas sejumlah tertentu individu yang masing-masing mengemban tugas berbeda dan saling melengkapi.

Sebuah tim yang solid apabila setiap anggotanya memiliki kemauan untuk saling bergandengan-tangan menyelesaikan pekerjaan. Dalam beberapa kasus, terdapat salah seorang anggota yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya, namun dapat dikerjakan oleh anggota tim lainnya.

Team work merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama.

Institusi yang dikelola secara birokratis membutuhkan loyalitas kerja. Setiap karyawan harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas atau instruksi pimpinan, kapan dan di mana pun.

Sementara pendapatan finansial karyawan diukur berdasarkan pengalaman kerja (jabatan dan masa kerja), bukan pada  jumlah beban kerja yang harus dilaksanakan atau prestasi kerja.

Di era profesionalisme dewasa ini, kualifikasi dan kompetensi sangat dibutuhkan. Konsep profesionalisme berdasar pada teori Progressivisme. Progressivisme berasumsi bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi masalah yang menekan atau mengecam dirinya.

Aliran ini mengakui dan berusaha mengembangkan pengalaman dan kecerdasan (pengetahuan) manusia dalam semua realitas, terutama dalam kehidupan untuk tetap survive terhadap semua tantangan hidup.

Pengetahuan merupakan hasil dari aktivitas tertentu yang diperoleh manusia secara  induktif, rasional, dan empirik melalui pengalaman dan kontak dengan segala realita dalam lingkungan hidupnya.

Induktif merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan mengambil data khusus terlebih dahulu, dan diikuti dengan penarikan kesimpulan secara umum; rasional berarti suatu pandangan, bahwa akal adalah instrument utama bagi manusia untuk memeroleh pengetahuan; dan empirik adalah sifat pandangan, bahwa persepsi indera adalah media yang memberikan jalan bagi manusia untuk memahami lingkungan.

Karena itu, asumsi dasar profesionalisme adalah setiap individu harus memiliki kemampuan untuk berkompetisi memberikan pelayanan dan meraih kapital. Setiap individu dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu.

Kualifikasi merujuk pada capaian akademik dan spesialisasi, dan kompetensi merujuk pada pengalaman dan hasil kerja. Keberhasilan seseorang diukur dari progresifitas dan hasil kerja yang berimplikasi kepada besaran pendapatan.

Semakin cepat seseorang menghasilkan output kerja, semakin memungkinkan untuk  mendapat tugas yang lain, yang berimplikasi pada pertambahan pendapatan.

Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja profesional. Ia akan selalu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna, dan dijadikan sebagai rujukan.

Ia meningkatkan penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, dan hubungan dengan individu lainnya; untuk memelihara kesan profesional. Ia juga terdorong  untuk memiliki kualitas status sosial dan rasa bangga akan profesi yang diemban.

Karakter ini harus dimiliki untuk meraih tawaran layanan dari berbagai customer. Di era profesionalisme, setiap customer menginginkan kualitas layanan yang baik. Ia membutuhkan layanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan sesuai harapan dan kepuasannya.

Profesionalisme membutuhkan Collaborative Working. Collaborative Working merupakan sebuah bentuk kerja sama yang melibatkan partisipasi beberapa orang atau institusi untuk mencapai tujuan tertentu.

Ia  merupakan proses di mana sekelompok orang secara konstruktif mengeksplorasi ide-ide dan keahlian mereka untuk mencari jalan keluar agar tujuan bersama dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Collaborative working, mensyaratkan pengelolaan pekerjaan multidisiplin, yaitu pemecahan masalah dilakukan dengan mengembangkan kombinasi berbagai solusi dan keahlian.  Karena itu model kerja ini membutuhkan partisipasi orang yang memiliki profesionalitas.

Setiap individu dituntut memberikan andil untuk berpartisipasi menyelesaikan tugas yang diberikan, berdasarkan keahlian atau keterampilan masing-masing.

Jika seorang individu gagal untuk menyelesaikan tugasnya, maka ia harus siap menerima konsekuensi, yaitu diganti oleh individu lain yang lebih profesional, bahkan dapat berakibat kerugian finansial (mengembalikan seluruh anggaran yang telah dipergunakan dan/atau mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian menyelesaikan tugas).

Collaborative Working juga menghendaki fleksibilitas dan kecepatan kerja, serta penyederhanaan struktur yang lebih ramping dengan hirarki yang lebih sedikit.

Sebuah institusi pun memberikan layanan publik yang berkualitas. Pengelola institusi dituntut untuk mendorong karyawannya memiliki profesionalisme yang tinggi agar institusi-nya mampu memberikan layanan yang berkualitas.

Setiap institusi sepantasnya memiliki Standar Layanan Publik yang dijadikan pegangan untuk berkerja, seperti Standar Layanan Perbankan, Standar Layanan Perpustakaan, Standar Layanan Rumah Sakit, Standar Layanan Minimal Perguruan Tinggi, dan lainnya.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka sebuah institusi memungkinkan untuk membangun Collaborative Governance, subuah kerja sama antar beberapa institusi karena keterbatasan kapasistas  internal  yang dimiliki  dalam  penerapan  sebuah  kebijakan dan  pelakasanaan  program.

Kebijakan Tjahjo Kumolo menyederhanakan beberapa jabatan struktural menjadi fungsional, merupakan respons logis terhadap  era Budaya Kerja Profesionalisme. Budaya kerja tersebut telah dijadikan norma atau aturan melalui regulasi di Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 11 mendefinisikan “Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka jabatan fungsional merupakan jabatan yang menuntut profesionalisme karena mensyaratkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Kebijakan Men PAN-RB menyederhanakan jabatan struktural dan memperbanyak pejabat fungsional merupakan implementasi dari amanat regulasi, yaitu profesionalisme.

Kebijakan itu perlu diapresiasi, khususnya oleh ASN. Setiap pegawai negeri sepantasnya menyiapkan diri untuk menyongsong budaya kerja Profesionalisme. Ia perlu menentukan bidang profesi yang digeluti dan berupaya untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Kalau hal ini diabaikan, pegawai tersebut akan menerima risiko, yaitu tidak dilibatkan dalam beberapa kegiatan institusinya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *