Sat. Dec 5th, 2020

BLAM

KEREN

Moderasi Islam; Keadilan Adalah “Koentji”

4 min read

Sumber gambar: republika.co.id

2,454 total views, 4 views today

Oleh: Syamsurijal (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

 Moderasi beragama tengah menjadi isu penting di lingkungan Kementerian Agama. Sejak keluarnya Risalah Jakarta 29 Desember 2018, nyaris semua program berangkat dari kata kunci “moderasi beragama”, atau dalam Islam populer dengan istilah washatiyah.

Kementerian Agama di daerah-daerah, nyaring menyuarakan moderasi beragama. Beberapa di antaranya bahkan mengklaim, bahwa contoh moderasi beragama terdapat di wilayah kerjanya.

 Mainstreaming moderasi beragama di pemerintahan, khususnya Kementerian Agama, tentu saja perlu. Tidak hanya karena kecenderungan beragama sebagian umat saat ini terlalu ekstrem dan sulit menerima perbedaan. Tetapi, yang lebih penting dari itu, moderasi beragama adalah sesuatu yang inheren dengan agama itu sendiri.

Semua agama pada prinsipnya mengandung nilai moderat dalam dirinya. Hanya dengan itulah agama bisa menjadi institusi yang menertibkan tatanan umat. Sikap ekstrem dan berlebih-lebihan hanya akan membuat agama miring dan doyong dalam meniti zaman.

Namun, di tengah pengarusutamaan moderasi beragama ini, ada satu hal yang kurang menjadi fokus perbincangan, yakni aspek keadilan. Padahal fondasi utama dari moderasi beragama adalah keadilan. Begitulah, setidaknya yang saya pahami bersandar pada agama yang saya anut;  Islam.

Selama ini, moderasi beragama lebih ditekankan pada aspek tawasuth (tengah-tengah). Ibarat berada dalam satu garis, moderasi beragama lebih banyak dipahami berada di tengah-tengah garis tersebut.

Seseorang disebut moderat jika memilih tidak condong ke kiri atau ke kanan. Dia mengambil posisi tidak memihak. Ajaran semacam ini sangat lazim dalam Islam. Hal ini, misalnya, dapat kita lihat dalam Hadis Nabi SAW; “Sebaik-baik urusan adalah yang di tengah-tengah.”

Lalu, di mana aspek keadilan dalam perbincangan soal moderasi beragama ini? Keadilan tetap disebutkan. Hal mana jika kita cermati buku “Moderasi Beragama” yang diterbitkan Kementerian Agama, keadilan adalah salah satu makna dari moderasi beragama tersebut. Tetapi, apa yang dimaksud dengan keadilan dalam moderasi beragama ini?

Keadilan di sini ditempatkan sebagai sikap yang tidak memihak. Dengan kata lain, keadilan muncul dalam perbincangan soal moderasi beragama. Sekali lagi, untuk mendukung sikap yang tengah-tengah, tidak bersikap ekstrem, dan bisa menerima perbedaan agama maupun budaya.

Bisa dimaklumi, jika perbincangan moderasi beragama yang digalakkan pemerintah saat ini lebih banyak menekankan pada keberterimaan terhadap perbedaan dan sikap yang tidak ekstrem. Hal itu dilakukan, karena saat ini ada sementara kalangan dari umat beragama sangat sulit menerima kelompok lain yang berbeda.

Sedangkan di saat bersamaan, sikap ekstrem dalam beragama tengah tumbuh dengan subur di beberapa kelompok keagamaan.

Namun, ibarat puzzle, tidak memperbincangkan keadilan secara lebih terang dalam konteks moderasi beragama, ibarat kita kehilangan satu kepingan. Dan celakanya, kepingan itu adalah koentji untuk menyelesaikan permainan tersebut.

Musthadafin

Pada satu tulisan Quraisy Syihab: “Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama”, kata wasath yang berarti pertengahan bermakna bagian dari dua ujung.

Dalam pengertian itu,  saya justru menganggap, dengan demikian moderat itu bukan berarti hanya diam di tengah-tengah, serta tidak memihak salah satunya. Ada kalanya seseorang harus condong ke salah satu sisi, justru karena sisi yang lainnya terlalu dominan. Dengan cara itu, keseimbangan baru bisa diwujudkan.

Nabi Muhammad SAW secara gamblang memperlihatkan itu ketika telah berfungsi menjadi Rasul Allah. Di tengah-tengah masyarakat Arab yang sedang timpang struktur sosial dan ekonominya, Nabi SAW justru menunjukkan pemihakannya pada kelompok yang lemah (musthadafin).

Rasulullah SAW membela hak-hak fakir miskin, budak, dan kelas sosial bawah lainnya. Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh berupaya memenuhi hak-hak dasar dari para kaum lemah yang selama ini dirampas oleh kelompok bangsawan dan elite-elite Arab.

Karena itulah, pada masa itu, teologi yang ditawarkan Nabi SAW adalah ajaran yang berupaya membebaskan kaum musthadafin dari belenggu teologi yang menindas dan mengebiri hak-hak kaum musthadafin. Penyembahan berhala dilawan dengan sengit oleh Rasulullah, sebab di situlah eksploitasi kelas tengah berlangsung. Inilah keadilan yang ditegakkan Rasulullah SAW.

Bercermin dari sikap Rasulullah, keadilan yang menjadi fragmen penting moderasi beragama,  tidak melulu harus dimaknai sebagai sikap yang tidak memihak. Keadilan seringkali harus memihak jika terjadi dominasi salah satu pihak.

Hal lain dari aspek keadilan ini adalah pemenuhan negara terhadap kebutuhan yang paling mendasar dari rakyatnya. Dalam hal ini, Al-Syatibi menyebutnya sebagai daruriyatul khams (lima hak dasar).  Kata Al-syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah;

Wa Majmu al-Dlaruriyaat hamsatun  hifdzu al-nafs wa al-din wa al-nasl wa al-maal wa al-aql wa qad qalu innaha muraatun fi kulli millatin (Agama pada umumnya termasuk islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga  jiwa, agama keturunan, harta dan akal)”

Moderasi beragama tanpa mempertegas pemenuhan hak-hak semua kelompok yang ada di masyarakat, hanyalah  membentuk  agama sebagai institusi yang tumpul dalam mengatasi problem umat. Tanpa keadilan, dalam pengertian yang telah diurai di atas, amat sulit mengharapkan pudarnya sikap ekstrem dari kelompok tertentu.

Karena itu, Al-Razi, seperti disebutkan Quraisy Syihab, menjadikan adil ini sebagai salah satu prinsip dalam moderasi beragama. Dalam buku Moderasi Islam yang disusun Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, keadilan diletakkan sebagai prinsip yang pertama dalam moderasi beragama.

Kendati kata koentji keadilan ini belum mendapat penjelasan memadai dalam konteks moderasi beragama saat ini, tetapi gerakan ini patut dihargai. Proses ini adalah langkah yang cukup maju untuk menghela yang terlanjur bersikap ekstrem untuk bisa sedikit bergerak ke tengah.

Sayangnya, gerakan deradikalisasi yang mencuat belakangan ini cenderung tidak melanjutkan konsep moderasi beragama ini. Mungkin karena terlalu bersemangat, alih-alih melanjutkan, sebaliknya malah semakin mengaburkan konsep keadilan yang menjadi bagian terpenting dari moderasi beragama.

Isu-isu pembatasan hak-hak dasar dari warga mulai menguar. Ekspresi keberagamaan satu kelompok yang senang menggunakan celana cingkrang ataupun cadar konon akan dibatasi.

Jika model penanganan radikalisasi menjadi seperti yang dikemukakan terakhir, bukan tidak mungkin sikap ekstrem malah semakin menguat.  Keinginan untuk menarik yang ekstrem untuk sedikit merangkak ke tengah, akan mengalami kendala.

Pelarangan dan segala derivasinya, hanya selalu akan menerbitkan perlawanan, apalagi jika yang akan dilarang itu tidak betul-betul terkait persoalan radikalisme.

Tentu semua itu telah menjadi kalkulasi pemerintah saat akan mengeluarkan kebijakan.  Kita tunggu saja kebijakan moderasi beragama dan deradikalisasi ini, toh yang mencuat saat ini masihlah sebatas isu, belum menjadi kebijakan.

Meski begitu, ada adagium yang berbunyi begini; “Tongkat bisa digunakan menaklukkan kijang tengik, tetapi selama masih bisa memanfaatkan wortel untuk menjinakkannya, mengapa tidak menggunakan wortel saja?” (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *