Fri. Jul 10th, 2020

BLAM

KEREN

Executive Summary: Pengelolaan dan Pemberdayaan Guru Non PNS di Madrasah Negeri

4 min read

Koordinator Penelitian, Dr. Badruzaman (baju biru), berdiskusi dengan peserta seminar. Foto: Dok. BLAM

2,446 total views, 5 views today

Oleh: Badruzaman (Koordinator Penelitian Tahap II Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan BLAM)

Pendahuluan

Upaya pemenuhan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di madrasah negeri telah  dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data Education Manajemen Information System Madrasah tahun 2018, terdapat sejumlah 84.236 orang guru yang berstatus PNS yang tersebar di sejumlah 38.206 satuan pendidikan (MA, MTs dan MI).

Data tersebut menggambarkan, hanya sejumlah 1-3 orang guru PNS pada setiap satuan pendidikan. Namun, realitas distribusi guru tidak demikian, karena dominan guru PNS terkonsentrasi pada madrasah negeri. Sehingga terdapat jumlah yang sangat besar madrasah yang tidak mendapat distribusi guru PNS.

Jika asumsi tersebut dipergunakan, terhitung sejumlah 26-27 orang PNS di setiap madrasah negeri. Namun, upaya tersebut belum maksimal menanggulangi kekurangan guru PNS di madrasah, khususnya di madrasah negeri.

Salah satu upaya menanggulangi kekurangan guru PNS tersebut adalah kepala madrasah, dengan kewenagannya, merekrut guru honorer (Non PNS). Rekrutmen guru Non PNS tersebut tampaknya tidak maksimal memecahkan permasalahan pendidikan di madrasah.

Sejumlah masalah mengenai guru Non PNS bermunculan, antara lain tingkat kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru Non PNS sangat rendah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian bertujuan untuk mengamati ragam pengelolaan (manajemen) dan pemberdayaan guru Non PNS di madrasah. Fungsi manajemen meliputi: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pengarahan), dan controlling (pengawasan).

Kelima fungsi tersebut digunakan untuk mengamati rekrutmen dan penugasan guru non PNS. Sedangkan pemberdayaan meliputi enabeling, empowering, dan protecting.

Penelitian kualitatif ini mewawancarai secara mendalam pejabat instansi Kementerian Agama pada tingkat propinsi dan kabupaten, kepala madrasah, guru non PNS dan guru PNS.

Penelitian telah menyasar 19 madrasah negeri di lima propinsi, yaitu Propinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.

Temuan

Penelitian ini menemukan sebagai berikut:

  1. Terdapat keragaman pola rekrutmen guru non PNS di 19 madrasah negeri. Secara umum dapat dibagi kepada dua jenis yaitu rekrutmen secara sistemik dan non sistemik. Rekrutmen guru non PNS di keempat MAN Insan Cendekia (MAN IC) dilakukan secara nasional mulai dari perencanaan, pengumuman rekrutmen, pembentukan panitia (nasional dan lokal), pembentukan tim seleksi (nasional dan lokal), penentuan jadwal testing, pelaksanaan testing (akademik, microteaching, dan wawancara), penetapan kelulusan, pengumuman kelulusan, dan penugasan. Sementara rekrutmen guru non PNS di madrasah negeri reguler belum memenuhi tahapan manajerial, yaitu: (a) Tidak merencanakan secara khusus rekrutmen guru non PNS; (b) Tidak mempublikasikan secara formal tentang rekrutmen guru non PNS; (c) Tidak membentuk panitia dan tim seleksi khusus; (d) Hanya beberapa madrasah melakukan testing (microteaching dan wawancara) terhadap calon guru non PNS, dan (e) Tidak mengumumkan hasil seleksi secara formal.
  2. Penugasan guru non PNS di madrasah negeri dilakukan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi keilmuan, namun berbeda dalam pemberian tugas tambahan. Beberapa tugas tambahan yang diberikan berbeda di madrasah negeri adalah: mengajar mata pelajaran serumpun dengan mata pelajaran yang diampu, wali kelas, pembina asrama, pembina ekstrakurikuler dan mengajar di luar jam pembelajaran. Pemberian tugas tambahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kekurangan guru dan  tidak pada pemenuhan beban minimal jam mengajar setiap minggu. Beberapa guru non PNS mendapat tugas yang over tasks (45 jam pelajaran setiap minggu) dan lower tasks (12 jam pelajaran setiap minggu).
  3. Program peningkatan kompetensi guru non PNS di madrasah negeri juga beragam. MAN IC memprogramkan khusus kegiatan peningkatan kompetensi guru non PNS berupa pemagangan dan Diklat. Selain itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga telah memprogramkan secara reguler kegiatan peningkatan kompetensi guru non PNS MAN IC secara nasional, seperti kegiatan MGMP, Bedah Standar Kompetensi Lulusan, serta Penyusunan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS). Sementara madrasah negeri reguler tidak memprogramkan secara khusus peningkatan kompetensi kepada guru non PNS. Peningkatan kompetensi guru non PNS dilakukan dengan mengikutkannya pada program peningkatan kompetensi guru PNS, baik berupa penambahan peserta maupun penggantian bagi PNS yang berhalangan. Peningkatan kompetensi guru non PNS dominan dilakukan secara mandiri yang mendapat dukungan dari kepala madrasah.
  4. Penjaminan ekonomi terhadap guru non PNS dilakukan secara berbeda di setiap madrasah negeri. Keempat MAN IC menetapkan nominal tertentu honor bulanan guru non PNS, namun berbeda jumlah nominalnya, yaitu: Rp. 1.700.000,- sampai Rp. 2.800.000,-. Sementara madrasah negeri reguler berbeda kebijakannya dalam memberikan honor kepada guru non PNS, yaitu honor bulanan, beban jam mengajar, atau status keguruan (inpassing dan sertifikat profesional). Selain itu, Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama Propinsi dan Kabupaten memberikan insentif bulanan kepada guru non PNS dengan nominasi berbeda.
  5. MAN IC memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh guru non PNS secara beragam. Terdapat MAN IC  menyediakan klinik dan dokter khusus di kampus, dan terdapat pula MAN IC memberikan jaminan kesehatan berupa Polis Asuransi Kesehatan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Keempat MAN IC belum memberikan jaminan keselamatan kerja kepada guru non PNS. Sementara madrasah negeri reguler belum memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja kepada guru non PNS.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian maka direkomendasikan:

  1. Penyeragaman sistem rekrutmen guru non PNS sangat dibutuhkan di madrasah dalam rangka menjamin kualifikasi dan kompetensi guru non PNS. Kajian pengembangan dibutuhkan untuk merancang sistem rekrutmen guru non PNS. Sistem tersebut nantinya diharapkan dapat diimplementasikan di seluruh madrasah negeri ketika membutuhkan guru non PNS.
  2. Penyeragaman tugas kepada guru non PNS dibutuhkan, terutama pada pemberian tugas tambahan, seperti wali kelas dan pembina ekstrakurikuler. Kebutuhan ini memerlukan keseragaman kebijakan batas minimal dan maksimal beban jam mengajar yang ditugaskan kepada guru non PNS. Petunjuk teknis yang mengatur penyeragaman tugas tersebut perlu dibuat yang nantinya  dijadikan panduan oleh  kepala madrasah memberikan tugas tambahan kepada guru non PNS.
  3. Peningkatan kompetensi guru non PNS perlu diprogramkan secara khusus. Balai Diklat Keagamaan  hendaknya memprogramkan Diklat Peningkatan Kompetensi; demikian halnya dengan Kantor Kementerian Agama tingkat propinsi dan kabupaten hendaknya memprogramkan kegiatan yang sama sesuai kewenangannya.
  4. Penyeragaman sistem penghonoran guru non PNS dibutuhkan. Kajian pengembangan yang menyusun semacam stratifikasi kompetensi yang akan berimplikasi pada nominal penghonoran bagi guru non PNS dibutuhkan. Hal serupa dengan penjaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
  5. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diharapkan membetuk tim pengembang  untuk merealisasikan rekomendasi point (1), (2), dan (4). Tim pengembang tersebut nantinya akan mengkaji berbagai aspek untuk merancang sistem rekrutmen, petunjuk pelaksanaan pemberian tugas tambahan, dan stratifikasi kompetensi yang berimplikasi pada besaran nominal honorarium guru non PNS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *