Thu. Dec 3rd, 2020

BLAM

KEREN

Executive Summary: Implementasi Guru Agama di Sekolah Umum

2 min read

Suasana pembahasan Executive Summary penelitian Implementasi Pengangkatan Guru Agama di Sekolah Umum. Foto: Fauzan

840 total views, 6 views today

MAKASSAR, BLAM – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar (BLAM) melaksanakan kegiatan pembahasan executive summary penelitian “Implementasi Pengangkatan Guru Agama di Sekolah Umum.”

Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan akhir penelitian, yaitu mendiskusikan rangkuman hasil penelitian yang telah dilaporkan oleh peneliti dalam bentuk executive summary.  Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor BLAM, Senin, 16 September 2019.

Peserta kegiatan ini adalah Peneliti Bidang Pendidikan dan Keagamaan BLAM, perwakilan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Perwakilan dari BKD Provinsi Sulsel, Peneliti Ahli Utama BLAM, Prof. Dr. H. Arifuddin Ismail, dan Konsultan Internal Penelitian BLAM, Prof. Dr. H. Hamdar Araiyyah.

Koordinator Penelitian, Dr. Hj. Mujizatullah, memaparkan rangkuman hasil penelitian dengan terlebih dahulu menjelaskan latarbelakang penelitian, bahwa kebutuhan guru PAI sangat mendesak mengingat jumlahnya terus berkurang, distribusi guru agama tidak merata di semua sekolah.

“Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan implementasi kebijakan pengangkatan guru pendidikan agama di sekolah yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 5 mengenai penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama,” kata Mujizatullah.

Implementasi Peraturan Pemerintah pasal 56 Ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan, terkait dengan kebutuhan pengangkatan guru agama PNS. Implementasi Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 pasal 2 terkait prioritas kebutuhan PNS tahun 2018 khususnya bidang Pendidikan dengan melihat empat komponen: komunikasi, sumber daya, kecenderungan/dukungan, struktur birokrasi.

Mujizatullah menyatakan, timnya menemukan, aspek komunikasi antara dinas pendidikan dan kementerian agama tidak terjalin dengan penyusunan dan pengusulan formasi, serta penetapan pengadaan guru agama PNS, adanya pemahaman yang berbeda di masing-masing instansi, bahwa kementerian agama sebagai instansi vertikal yang membidangi madrasah dan dinas pendidikan membidangi sekolah, sehingga muncul pemahaman ego sektoral di antara masing-masing kementerian.

Karena itu, Mujizatullah kemudian merekomendasikan dalam executive summary, antara lain, perlunya kementerian agama duduk bersama agar terjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemda dan Menpan mengenai penyusunan, pengusulan, dan pengangkatan guru agama dengan harapan Menpan dapat mengeluarkan kebijakan dengan memprioritaskan pengangkatan guru agama, dan hendaknya Menpan memprioritaskan pengangkatan guru agama di sekolah umum baik formasi SMP maupun SMA.

Konsultan Internal Penelitian, Prof. Dr. H. Hamdar Arraiyyah, menyarankan kepada koordinator penelitian untuk memuat landasan dasar (regulasi atau kebijakan) mengenai pengangkatan guru agama.

“Harus dijelaskan juga mekanisme atau proses implementasi pengangkatan guru agama, dan regulasinya. Salah satu makna regulasi adalah kebijakan,” kata Hamdar. (zan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *