Sun. Jan 19th, 2020

BLAM

KEREN

Executive Summary: Efektivitas Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Pada Kementerian Agama

3 min read

Koordinator Penelitan Efektivitas Pelayanan Bimbingan Manasik, Sitti Arafah, menjelaskan Executive Summary. Foto: Irfan

959 total views, 2 views today

Executive Summary Penelitian Tahap II

“Efektivitas Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Pada Kementerian Agama” Peneliti Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan BLAM 2019

Oleh: Sitti Arafah (Koordinator Penelitian)

Pendahuluan

Tujuan utama pada pelaksaaan ibadah haji, yakni menjadi haji mabrur yang dapat diperoleh melalui ritual-ritualnya. Penyeleggaraan ibadah Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 pasal 37 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, “bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan haji, transportasi, akomodasi dan hal-hal yang diperlukan jema’ah untuk menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan Islam.

Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kepada para calon jama’ah haji sebagaimana termaktub dalam UU tersebut, maka beberapa regulasi terkait pemberian pelayanan terutama pelayanan bimbingan manasik haji.

Dalam PMA Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular dan PMA Nomor 9 tahun 2014  pasal 5 tentang Bimbingan Manasik Haji bagi Jema’ah Reguler oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan selanjutnya diturunkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaan Haji dan Umrah Nomor 161 tahun 2017 tentang “Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor urusan Agama Kecamatan, yang diubah ke dalam Surat Edaran Dirjen PHU No. B-15.006/DJ/II.I/1/Hj.01/04/2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pembekalan Beregu dan Ketua Rombongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelayanan bimbingan manasik haji Kementerian Agama di Kawasan Timur Indonesia, dengan mengukur 4 dimensi yakni Pengelola, Pengelolaan, Program dan Sarana dan Prasarana.

Keempat dimensi selanjutnya diturunkan pada enam indikator yakni: (1) panitia, (2) pembimbing), (3) perencanaan (4) pelaksanaan), (5) program (materi bimbingan manasik haji) dan (6) sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan galat duga 0.03, atau sebanyak 900 responden pada 14 kota di Kawasan Timur Indonesia.  

Kuisioner disebarkan pada responden berdasarkan acak di masing-masing kota yakni: Balikpapan, Tarakan, Makassar, Palopo, Parepare, Ternate, Tidore, Gorontalo, Kotamubagu, Kendari, Bau-Bau, Ambon, Tual dan Jayapura.

Temuan

Efektivitas pelayanan bimbingan manasik haji Kementrian Agama di Kawasan Timur Indonesia, dengan indeks total yakni; 3.55 atau terkategori “sangat efektif”.  Capain indeks perdimensi yakni pengelola (3,47) meliputi: panitia (3.54) pembimbing (3.47), dimensi pengelolaan (3.27) meliputi perencanaan (3.32), pelayanan (3.26), dimensi program/materi bimbingan (3.37) dan dimensi sarana dan prasarana (3.34). 

Adapun capaian indeks perkota yakni: Balikpapan (3.72), Tarakan (3.51), Palopo (3.74), Parepare (3.72), Ternate (3.31), Tidore (3.45), Gorontalo (3.67), Kotamubagu (3.93), Kendari (3.60), Bau-bau (3.30), Ambon (3.49), Tual (3.46), Jayapura (3.44) dan Makassar (3.45). Keseluruhan kota yang memperoleh indeks “sangat efektif”, dengan nilai yang bervariatif. Capaian

indeks tidak dapat dilepaspisahkan dari bimbingan yang dilakukan pada kementerian agama dan bimbingan di KUA. Di samping itu, beberapa bimbingan diikuti oleh setiap calon jama’ah haji, seperti: pra manasik, KBIH dan guru spiritual. 

Keempat dimensi yang diukur, menunjukkan bahwa dimensi pengelolaan pada indikator pelayanan pelaksanaan dengan capaian indeks terkategori “sangat efektif”, yakni 3.26, namun nilai capaian sedikit menurun dibandingkan dimensi lainnya.

Hal ini dikarenakan terdapatnya 6 butir pernyataan yang mendapatkan jawaban “kurang setuju” dari responden, yakni, (1) peserta bimbingan sebanyak 20 orang setiap regu (16,9%), (2) pelaksanaan bimbingan manasik mampu memahami bimbingan manasik haji (10.7%), (3) bimbingan di KUA sebanyak 8 kali (7,9%), (4) bimbingan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebanyak 2 kali ( 15.8%), (5) bimbingan dilakukan selama 10 kali/hari (16%), (6) memahami bimbingan manasik yang dilakukan secara berturut-turut (9.7%) serta (7) pengabungan peserta bimbingan dari kecamatan lain (14,3%).

Pada dimensi program (materi bimbingan manasik haji), capaian indeks 3.37 atau “sangat efektif”. Keseluruhan butir pernyataan mendapatkan jawaban sangat efektif dengan nilai bervariatif.

Capaian tersebut menunjukkan, pelayanan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota dan KUA telah terlaksana dengan baik. Namun

demikian, pemberi pelayanan (Kemenag dan KUA) khususnya pembimbing masih perlu melakukan penguatan pada materi manasik haji maupun pada simulasi/praktik, sehingga para calon jama’ah haji betul-betul dapat memahami manasik haji khususnya rukun haji, syarat dan larangan-larangan ketika berihram.  

Pada indikator sarana dan prasarana, dengan capain indeks terkategori sangat efektif yakni 3.34. Namun pada kenyataannya bahwa pelayanan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh KUA bertempat di Aula Masjid maupun di Hotel.

Hal ini menunjukkan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA dianggap belum memadai terutama sarana gedung untuk menampung jumlah calon jama’ah haji, maupun sarana dan prasarana lainnya seperti sound sistem dan lainnya yang dianggap belum memadai bagi setiap KUA.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka direkomendasikan:

  1. Kementerian Agama Kota/ KUA hendaknya melakukan pembinaan manasik haji secara berkesinambungan melalui bimbingan Pra Manasik; 
  2. Dirjen PHU perlu melakukan maintenance atau perbaikan terhadap regulasi terkait pelaksanaan bimbingan manasik haji seperti penambahan waktu pembimbingan baik di tingkat kemenag Kota maupun tingkat kecamatan (KUA) dan waktu pelaksanaan bimbingan bersifat fleksibel.
  3. Dirjen Bimas Islam, perlu melengkapi sarana dan prasarana pada masing-masing KUA terutama kelayakan gedung untuk menampung calon jamaah haji pada setiap kegiatan manasik haji.
  4. Dirjen Bimas Islam, perlu melakukan peningkatan kapasitas penyuluh terutama peningkatan kemampuan dalam penguasaan materi manasik haji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *