Sat. Apr 4th, 2020

BLAM

KEREN

Kritik atas Sikap Kritis Aparatur Sipil Negara

5 min read

Kalangan ASN sebaiknya fokus memperbaiki kinerja mereka. Foto: Risal

1,226 total views, 4 views today

Oleh: Syamsurijal (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)

Sejak era pemerintahan Joko Widodo, kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara; pengganti istilah PNS), menjadi lebih kritis dibanding periode pemerintahan sebelumnya.

Dalam temuan beberapa lembaga survei, nyaris 70 persen ASN tidak mendukung pemerintah, tepatnya petahana, dalam perhelatan politik yang baru saja berlangsung. Sikap kritis tersebut bukan berarti tidak boleh, tetapi sedikit janggal, karena ASN adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri.

Mengkritisi kinerja pemerintah yang sedang berlangsung, sama artinya menunjukkan tidak becusnya kerja-kerja mereka sendiri. Ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Tetapi okelah, kita anggap saja kritikan itu sebagai otokritik, dan tentu diperlukan untuk memperbaiki dan mengevaluasi kerja-kerja ASN itu sendiri, menata birokrasi lebih sehat, dan membangun sistem pemerintahan yang lebih baik.

Namun, jika dicermati kritikan-kritikan kaum ASN tersebut, terlihat sekali kosong isi. Ibarat ‘tong kosong yang nyaring bunyinya’. Dibanding sebuah kritikan, ucapan dan sikap mereka yang ditumpahkan di media sosial, hanya lebih tepat disebut kenyinyiran.

Jika kita perbandingkan dengan kritik kalangan LSM atau kelompok civil society lainnya, kritik tersebut terlihat ringkih dalam membangun argumen dan rapuh dalam menyajikan persoalan.

Soalnya tidak lain adalah, kalangan ASN ini tidak berkecimpung dalam masalah politik, sosial,  dan budaya masyarakat. Boleh jadi, malah ASN sendirilah sumber persoalannya. Bukankah selama ini bengkalai dalam pelayanan publik, birokrasi yang berbelit-belit adalah juga buah dari kerja-kerja para aparatur negara tersebut?

Sikap kritis, atau persisinya kenyinyiran tersebut, tidak berangkat dari pembacaan yang mendalam atas realitas sosial yang berlangsung. Sehingga, alih-alih memberi solusi, sebaliknya malah semakin menimbulkan kekusutan dan kegaduhan. Padahal kritisisme seharusnya berintensi untuk meluruskan pendapat atau memperbaiki satu keadaan.

Dasarnya adalah data yang kita miliki dan persoalan yang menjadi faktanya. Kritik, dengan demikian, tidak berakar pada kebencian, tetapi pada bukti  yang kuat dan data yang meyakinkan,  sehingga yang dikritik dapat menyadari kekeliruannya.

Selain itu, kritik harus disampaikan dengan lugas dan efektif, tetapi di saat yang sama, memilih diksi yang tepat dan beradab. Kritik sama sekali tidak bisa bersifat ad hominem (hanya menyerang pribadi seseorang). Cara mengkritik secara ad hominem, justru menunjukkan tidak kuatnya data, serta ringkihnya argumen si pengkritik.

Dalam negara demokrasi, kritik sejatinya muncul dari partai oposisi. Suara kaum oposisi mendapatkan ruang untuk melakukan koreksi atas kebijakan rezim yang berkuasa. Biasanya, di negara yang demokrasinya telah berkembang sedemikian rupa, jangankan dari aparat negara, kalangan intelektual pun tidak muncul secara masif di media untuk memberikan pendapat atau kritikan.

Dalam pengantarnya di buku Edward Said; Peran Intelektual, Franz Magnis Suseno, memberi contoh koran-koran di Jerman, seperti The Herald Tribune dan Die Frankfurter Allgemeine, yang tidak pernah memberikan ruang pada para intelektual, dan apalagi, aparat negara, untuk berkomentar masalah politik ataupun kebijakan pemerintah. Ruang tersebut diberikan kepada para politisi yang sedang berkuasa maupun oposisi.

Hanya di negara totaliter atau paternalistis, demikian kata Romo Magnis, suara dari kalangan intelektual ini dibutuhkan. Mengapa? Sebab dalam negara totaliter, preferensi politiknya seragam. Tidak ada oposisi. Semua pendapat para politisi telah searah dengan pemerintah yang berkuasa.

Dalam situasi demikian, suara berbeda dari kalangan intelektual dirindukan oleh rakyat. Dalam konteks Indonesia, situasi semacam ini terjadi pada masa Orde Baru. Pemerintahan totaliter dari rezim Soeharto telah membuat semua suara politik menjadi seragam mendukung kebijakannya.

Itulah mengapa, suara-suara intelektual saat itu menjadi penting, kendati suara kritikan mereka sangat abstrak, sehingga sulit untuk dipahami.

Ketika negara ini telah tumbuh menjadi  negara yang lebih demokratis, di mana dalam sistem politik telah dikenal oposisi, suara dari luar politisi untuk bicara dan mengkritisi kebijakan politik pemerintah, ternyata masih tetap saja mendapatkan ruang.

Koran masih memberikan kolom khusus untuk para intelektual, TV masih menggelar talk show yang menghadirkan sederet intelektual, dan orang-orang dari luar politisi untuk berbicara mengenai berbagai kebijakan politik.

Fakta di Indonesia ini mirip di Prancis, sebagaimana digambarkan Regis Debray, akademis-aktivis sejawat dari Che Guevara. Menurut Debray, di Prancis pada abad 19, kaum intelektual muncul dalam berbagai terbitan koran dan talk show di TV berbicara secara kritis mengenai kebijakan politik negaranya.

Bagi saya, apa yang terjadi di Indonesia yang mirip Prancis tersebut adalah, salah satu kelebihan demokrasi di negara ini, tetapi sekaligus, jika tidak dikelola dengan hati-hati, hanya akan menimbulkan kegaduhan belaka.

Kelebihan, karena meski kita telah diwakili oleh partai politik, tapi suara kritis kita dapat disampaikan secara langsung di berbagai media. Tetapi di sisi lain, hanya akan menimbulkan kegaduhan, jika yang berbicara dengan “(seakan-akan) kritis tersebut” justru dilakukan oleh kalangan yang tidak memahami persoalan dan miskin data.

Hoax

Suara-suara kritis kalangan ASN terhadap pemerintah yang berkuasa saat ini, cenderung pada posisi yang terakhir. Mereka hanya bising di media sosial dengan suara-suara “kritiknya”, tetapi sesungguhnya mereka sendiri tidak paham apa yang sedang disuarakannya.

Bagaimana mau paham, kebanyakan ASN yang bersuara “seakan-akan kritis” ini, hanya membaca informasi hoax, kemudian setelah dibaca lalu dengan gesitnya disebar ke mana-mana.

Karena ASN kritikus ini tidak paham masalah, maka jadilah mereka lebih banyak menyerang pribadi. Kritikan mereka menjadi ad hominem atau argumentum ad hominem yaitu, kritikan yang hanya menyerang pribadi dan terkesan lebih banyak mengumbar kebencian pada pribadi tersebut.

Misalnya menyebut orang yang dikritiknya sebagai keturunan dari organisasi terlarang, tidak jelas agamanya, ndeso, dan lain sebagainya.

Bagi tipe ASN kritis semacam ini sebaiknya menyadari posisinya. Daripada sekadar menciptakan kegaduhan, lebih baik bekerja menurut tugasnya masing-masing secara lebih baik.

Tugas mengkritik serahkan kepada para aktivis LSM dan organisasi civil society yang bergelut dengan persoalan masyarakat atau kalangan intelektual, yang memiliki data yang lebih kaya dan argumen yang lebih terang. Sementara ASN, seharusnya menunggu masukan dan kritikan tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.

Khilafah

Ada lagi tipe ASN kritis yang lebih bermasalah, yakni mereka yang sangat kritis justru, karena pengaruh dari ideologi tertentu yang mereka anut. Ideologi tersebut berbeda dengan prinsip bernegara kita, yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bineka Tunggal Ika.

Kalangan ASN dengan tipikal ini tampaknya menggejala akhir-akhir ini. Alvara Institute dan Setara Institute menemukan menguatnya radikalisme dan anti Pancasila di kalangan ASN ini.

Mereka kritis terhadap pemerintah yang sah, karena pemerintah dianggapnya tidak berpihak pada ideologi yang mereka usung. Boleh jadi, mereka adalah penganut agama yang berpaham radikal, sementara pemerintah sedang menggalakkan anti radikalisme.

Bahkan, mungkin pula, para ASN itu justru tidak setuju dengan sistem negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila, karena mereka punya sistem sendiri. Katakanlah, sistem khilafah. Bagi tipe ASN kritis semacam ini, sebaiknya bukan hanya sadar diri, tetapi harus mundur dari posisinya sebagai ASN.

Tipikal ASN semacam ini, sesungguhnya tidak sedang mengajukan kritikan untuk memperbaiki situasi, tetapi betul-betul ingin merontokkan sendi-sendi bernegara yang telah menjadi konsensus kita bersama.

Sudah barang tentu, sikap kritis harus kita hargai. Tetapi, sikap kritis yang kita tunggu dari seorang ASN adalah kritis dengan data yang kuat, argumen yang jernih, dan arahnya jelas demi untuk membangun bangsa ini.

Kalau ada yang demikian, saya akan menyimak dengan baik, atau membacanya dengan senang hati kritikannya tersebut.  Bahkan, saya akan belajar dari Anda! (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *